UMP Jawa Barat Naik 29,4%, Dedi Mulyadi Tetapkan Buruh Terima Minimal Rp 3 Juta
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 3 Juta. Jumlah ini meningkat Rp 682.399 atau sebesar 29,44% dari sebelumnya Rp 2.317.601.
“Nah, ini batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat,” kata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11).
Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.728-Kesra/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2027 pada 20 November 2026. Dedi menjelaskan, terdapat perbedaan sistematika pengumuman dari sebelumnya, kali ini dibuat bertingkat yang mana terlebih dahulu di tingkat provinsi.
“Kita paham Provinsi Jawa Barat itu memiliki tingkatan upah yang berbeda-beda, dan Provinsi Jawa Barat UMK-nya itu termasuk tertinggi di Indonesia (pada 2026),” katanya.
Politikus Partai Gerindra ini mengakui masih terdapat ketimpangan besaran upah minimum di Jawa Barat. Ia menggambarkan, pada 2026, UMK tertinggi berada di Bekasi yakni Rp 5,9 juta, dan yang terendah di Banjar Rp 2,33 juta serta Kabupaten Pangandaran yakni sekita Rp 2,3 juta.
“Ada disparitas, ada yang satu sangat tinggi, ada yang satu sangat rendah,” katanya.
Ia menjelaskan, ketimpangan ini berdasarkan sektor industri yang ada di tiap daerah. Yang mana, daerah dengan upah minimum tinggi didominasi oleh sekor industri padat modal seperti otomotif dan elektronik. Lalu, yang sebaliknya daerah dengan industri padat karya seperti garmen dan alas kaki.
Dengan adanya peningkatan UMP ini, Dedi berharap dapat mengikis perbedaan upah antardaerah.
