Indonesia Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB
Indonesia mendukung Palestina untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia juga meminta Dewan Keamanan PBB memberi perhatian penuh terhadap penyelesaian konflik Palestina-Israel.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di hadapan anggota DK PBB menegaskan, Palestina mempunyai hak alami dan hak hukum untuk menjadi anggota penuh PBB.
"Saya sengaja hadir pada pertemuan Dewan Keamanan PBB ini untuk menegaskan dukungan penuh Indonesia atas perjuangan Palestina," ujar Menlu Retno Marsudi seperti dikutip Antara dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Rabu (23/1).
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno dalam Debat Terbuka DK PBB mengenai Situasi di Timur Tengah, di New York, Amerika Serikat (AS) pada 22 Januari 2019. Walaupun perjalan Palestina menuju kemerdekaan dan keanggotan PBB tidak mudah, Palestina dan masyarakat internasional akan berusaha keras untuk mewujudkan hal tersebut.
"Keberhasilan menyelesaikan isu Palestina akan menentukan kredibilitas dan kepercayaan komunitas internasional terhadap Dewan Keamanan PBB," ujar Menlu Retno.
Retno juga menyampaikan tiga poin utama yang perlu mendapat perhatian DK PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Pertama, Indonesia meminta semua pihak mematuhi hukum internasional dan seluruh resolusi PBB terkait konflik Palestina-Israel, serta tidak mengambil langkah-langkah provokatif.
Pemerintah Indonesia juga meminta agar berbagai tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hukum internasional segera dihentikan. Retno menegaskan, pembangunan permukiman ilegal oleh Israel harus dihentikan. "Pembangunan permukiman ilegal secara moral dan hukum salah, sehingga harus segera dihentikan," ujar Retno.
(Baca: IMF: Prospek Ekonomi Melemah, Bukan Tanda Resesi Global)
Poin kedua yang disoroti Indonesia terkait pentingnya suatu proses perdamaian yang memiliki legitimasi dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Oleh karena itu, proses perdamaian harus mematuhi parameter internasional yang telah disepakati dan yang mendapat dukungan mekanisme multilateral.
Pada kesempatan tersebut, Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap upaya keluar dari prinsip Solusi Dua Negara (Two-State Solution) dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. "Indonesia menegaskan Two-State Solution merupakan satu-satunya jalan untuk memajukan proses perdamaian Palestina dan Israel," ujarnya.
Poin ketiga adalah soal krisis kemanusiaan yang dialami Palestina. Indonesia sangat prihatin terhadap krisis kemanusiaan berkepanjangan yang dihadapi Palestina, khususnya di Gaza. "Blokade Israel di Gaza yang telah berlangsung selama 11 tahun dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang berkepanjangan harus segera dihentikan," kata Retno.
Indonesia juga mengapresiasi negara-negara anggota PBB yang mendukung Badan PBB untuk Urusan Pengungsi Palestina (UNRWA) mengatasi defisit keuangan dan membantu mengatasi masalah kemanusiaan di Gaza. "Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA dan akan terus tingkatkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina," ujarnya.
Selain isu Palestina, Debat Terbuka DK PBB juga membahas konflik di Suriah dan Yaman. Menyoroti kedua konflik tersebut, Menlu Retno kembali mendorong penyelesaian konflik melalui solusi politik yang damai dan inklusif. Indonesia juga menekankan pentingnya peningkatan peran PBB dalam memfasilitasi upaya rekonsiliasi nasional di kedua negara tersebut.
Pertemuan DK PBB ini merupakan pertemuan pertama yang dihadiri oleh Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada 1 Januari 2019. Dalam penutup pidatonya, Menlu Retno mendorong semua pihak untuk menahan diri dari tindakan kekerasan dan terus bekerja untuk memajukan proses perdamaian dan menghidupkan kembali semangat multilateralisme.
(Baca: Jokowi Minta Bantuan Putin Atasi Kampanye Negatif Sawit Indonesia)
