Cina Dukung Pengabaian Hak Kekayaan Intelektual Vaksin Covid-19
Cina menyerukan pengabaikan hak kekayaan intelektual untuk vaksin Covid-19. Seruan serupa disampaikan India, Afrika Selatan, hingga Australia seiring pandemi Covid-19 yang hingga kini tak dapat diprediksi ujungnya.
Mengutip CGTN, Duta Besar Cina untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa Chen Xu mengatakan, Covid-19 telah menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang parah di dunia, terutama di negara-negara berkembang. Ia pun mendesak negara-negara untuk mengutamakan kehidupan dan kesehatan masyarakat daripada pertimbangan ekonomi dan politik.
Menurut dia, vaksin masih menjadi senjata utama dalam memerangi pandemi. Ia menekankan bahwa distribusi vaksin yang tidak merata dan tidak berimbang menjadi tantangan terbesar yang dapat memperlebar kesenjangan.
"Kami menyerukan PBB agar bertindak adil dan menyetarakan distribusi serta membuka akses vaksin Covid-19 secara global," ujarnya.
Chen mengajak semua negara anggota PBB untuk memperluas dan meningkatkan kemampuan produksi vaksin di negara-negara berkembang. Ini dapat dilakukan melalui ekspor, donasi, penelitian dan pengembangan bersama, jaringan waralaba, dan transfer pengetahuan.
Seruan serupa juga disampaikan Menteri Perdagangan Australia Dan Tehan. Mengutip ABC, Negara Kangguru akan mendukung dorongan internasional untuk mengabaikan perlindungan kekayaan intelektual vaksin COVID-19 karena melonjaknya tingkat infeksi di seluruh dunia.
India dan Afrika Selatan telah mempelopori kampanye untuk mengubah aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai upaya memudahkan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah memproduksi salinan generik lebih murah dari vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh raksasa farmasi multinasional ,seperti Pfizer.
Awal tahun ini, Amerika Serikat juga mendukung proposal tersebut, dengan mengatakan "langkah-langkah luar biasa" diperlukan untuk meningkatkan produksi vaksin global untuk memerangi penyebaran virus.
Sementara itu, pemerintah federal menyambut baik pengumuman pemerintah Biden dan telah berulang kali menyatakan dukungannya untuk negosiasi mengenai masalah ini, pemerintah AS tidak menyatakan dukungan untuk pengabaian itu sendiri.
Beberapa kelompok advokasi telah mendesak pemerintah Australia untuk mendukung pengabaian hak intelektual Vaksin Covid-19 tersebut. Mereka bertemu dengan Tehan pada Selasa dan mengatakan ahwa Australia akan mendukung proposal tersebut.
Tehan tampaknya secara terbuka mengkonfirmasi posisi itu ketika wartawan memintanya untuk mengklarifikasi sikap Australia.
"Yah, kami selalu mengatakan akan mendukung pengabaian TRIPS (aspek terkait perdagangan dari kekayaan intelektual) untuk persoalan Covid-19," kata Tehan.
Usulan pengabaian hak kekayaan intelektual ini mendapat dukungan luar biasa dari negara-negara Menengah bawah. Namun, beberapa negara Eropa memblokir proposal tersebut pada pertemuan WTO awal tahun ini. Sebagian dari mereka takut mengabaikan hak kekayaan intelektual dapat membuat perusahaan farmasi tidak memberikan uang untuk penelitian dan pengembangan.
