Indonesia Kecam Kekerasan di Myanmar dalam Pertemuan Menlu ASEAN
Indonesia kembali mengecam kekerasan di Myanmar yang sudah berlangsung selama lebih dua tahun sejak negara tersebut dikuasai junta militer. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat membuka pertemuan menteri luar negeri ASEAN atau AMM ke-56 hari kedua di Hotel Shangri-La, Jakarta.
"Kami masih sangat prihatin melihat kekerasan yang terus berlanjut dan meningkat di Myanmar. Indonesia mengutuk keras penggunaan pasukan dan kekerasan," ujarnya pagi ini, Rabu (12/7).
Di depan menteri luar negeri ASEAN lainnya, ia mengajak semua pihak untuk ikut mengecam kekerasan yang masih berlangsung di Myanmar. Hal ini untuk membangun kepercayaan dan membantu kelancaran penyaluran bantuan serta dialog.
Menurutnya, dialog akan membuka jalan menuju solusi politik dan saat ini dinilai menjadi waktu yang tepat untuk mendorong dialog antar pihak di Myanmar. "Hanya situasi politik yang akan menghasilkan perdamaian tahan lama," kata Retno.
Dalam pidatonya pagi ini, Retno kembali mengingatkan terkait kesepakatan soal 5 poin konsensus atau 5PC yang masih menjadi acuan utama untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik. Pendekatan 5PC ini mendorong adanya dialog konstruktif, penghentian kekerasan, mediasi antarpihak, pemberian bantuan kemanusiaan, serta utusan khusus ke Myanmar.
Ia juga kembali mengingatkan para pemimpin ASEAN untuk tetap berpegang pada kesepakatan dalam pertemuan di Kamboja tahun lalu yang menekankan upaya lain untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Penyelesaian kesepakayan tersebut harus tetap bertujuan mendukung implementasi 5PC.
Pernyataan Retno ini muncul setelah Menlu Thailand dan Laos menggelar pertemuan informal dengan perwakilan junta militer Myanmar di Thailand pada bulan lalu. Pertemuan tertutup itu memicu kekhawatiran kerenggangan di dalam ASEAN terkait soluasi yang disodorkan untuk konflik di Myanmar.
Menlu Thailand Don Pramudwinai telah mengklarifikasi bahwa pertemuan informal tersebut bukan bagian dari inisiatif ASEAN. Meski demikian, menurutnya, pendekatan itu tidak menyalahi kesepakatan dan sesuai dengan kesepakatan KTT ASEAN di Kamboja tahun lalu.
"Pertemuan informal pertama, kemudian kedua serta ketiga sangat sesuai dengan poin ke-14," kata dia saat ditemui wartawan di sela-sela pertemuan AMM ke-56 hari pertama di Jakarta, kemarin siang.
Poin 14 yang dimaksud merujuk pada keputusan pemimpin negara ASEAN terkait ulasan atas implementasi 5PC yang keluar pada November tahun lalu. Dalam poin 14 berbunyi, ASEAN mempertimbangkan untuk menjajaki pendekatan lain yang dapat mendukung pelaksanaan 5PC.
Untuk kelima kalinya, Indonesia didapuk menjadi Keketuaan ASEAN. Situasi dunia tahun ini yang belum kondusif tentu menjadi tantangan tersendiri dalam mengemban amanah tersebut. Persaingan kekuatan besar dunia yang meruncing mesti dikelola dengan baik agar konflik terbuka dan perang baru tidak muncul, terutama di Asia Tenggara.
Keketuaan Indonesia juga diharapkan menjadi pintu bagi ASEAN untuk berperan aktif dalam perdamaian dan kemakmuran di kawasan melalui masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk itu, Indonesia hendak memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.
Simak selengkapnya di https://katadata.co.id/asean-summit-2023 untuk mengetahui setiap perkembangan dan berbagai infomasi lebih lengkap mengenai KTT Asean 2023.
#KatadataAseanSummit2023 #KalauBicaraPakaiData