Korban Tewas di Gaza Tembus 10.000, Sekjen PBB: Taktik Israel Salah
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai ada yang salah dengan taktik militer Israel dalam memburu kelompok militan Hamas, seiring dengan tingginya angka kematian warga sipil di Jalur Gaza. Otoritas Palestina mengumumkan 10.569 orang terbunuh di Gaza, dengan 40% di antaranya adalah anak-anak.
Israel berjanji untuk membasmi Hamas, setelah kelompok tersebut membunuh 1.400 orang dan menyandera 240 orang lainnya pada serangan 7 Oktober. Israel membalas serangan tersebut dengan membombardir Jalur Gaza melalui serangan udara dan kini melalui serangan darat.
“Ada pelanggaran yang dilakukan Hamas ketika mereka menggunakan perisai manusia. Namun ketika kita melihat jumlah warga sipil yang terbunuh dalam operasi militer, ada sesuatu yang jelas salah,” kata Guterres seperti dikutip Reuters, Kamis (9/11).
“Penting juga untuk membuat Israel memahami bahwa bertentangan dengan kepentingan Israel jika setiap hari melihat gambaran buruk tentang kebutuhan kemanusiaan yang sangat besar bagi rakyat Palestina,” ujarnya. “Itu tidak membantu Israel dalam kaitannya dengan opini publik global”.
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menolak pernyataan Guterres dan mengatakan bahwa jumlah korban tewas yang diberikan oleh kementerian kesehatan di Gaza tidak dapat dipercaya. Dia mengatakan Israel berupaya membatasi korban sipil, dengan alasan adanya koridor evakuasi, sementara Hamas menargetkan warga sipil.
“Apakah Sekretaris Jenderal berani mengatakan bahwa karena jumlah korban sipil di Jerman selama Perang Dunia II lebih tinggi daripada korban sipil di Amerika atau Inggris, itu berarti ada yang ‘salah’ dengan operasi militer AS dan Inggris ketika melawan rezim genosida?” katanya kepada Reuters.
Meski mengecam keras serangan Hamas terhadap Israel, Guterres mengatakan bahwa "kita perlu membedakannya - Hamas adalah satu hal, dan rakyat Palestina adalah hal lain. Jika kita tidak membuat perbedaan, saya pikir kemanusiaan itu sendiri yang akan kehilangan maknanya”.
Guterres membandingkan jumlah anak-anak yang terbunuh di Gaza dengan jumlah korban konflik di seluruh dunia yang ia laporkan setiap tahun kepada Dewan Keamanan PBB. “Gaza telah menjadi “kuburan” bagi anak-anak,” ujarnya.
“Setiap tahun, jumlah tertinggi pembunuhan anak-anak yang dilakukan oleh salah satu aktor dalam seluruh konflik yang kita saksikan mencapai ratusan. Dalam beberapa hari ini kita melihat ribuan anak-anak terbunuh di Gaza, yang berarti ada sesuatu yang salah dalam cara operasi militer yang dilakukan,” kata Guterres.
Laporan PBB mengenai anak-anak dan konflik bersenjata memuat daftar yang dimaksudkan untuk mempermalukan pihak-pihak yang berkonflik dengan harapan mendorong mereka untuk menerapkan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak.
Hal ini telah lama menjadi kontroversi, dan para diplomat mengatakan Israel memberikan tekanan dalam beberapa tahun terakhir dalam upaya untuk tidak masuk dalam daftar tersebut.
Pada bulan Juni, Guterres menambahkan angkatan bersenjata Rusia ke dalam daftar pelaku pelanggaran setelah PBB memverifikasi bahwa mereka membunuh 136 anak-anak di Ukraina pada tahun 2022. Laporan berikutnya akan dirilis pada pertengahan tahun 2024.
Guterres menggambarkan situasi kemanusiaan di Gaza sebagai “bencana besar.” Sekjen PBB telah mendorong gencatan senjata kemanusiaan untuk memungkinkan akses bantuan ke Gaza. Ia juga mengatakan 92 orang yang bekerja di badan pengungsi Palestina PBB (UNRWA) telah terbunuh.
“Sangat penting – sangat penting – untuk memiliki aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza yang sesuai dengan kebutuhan dramatis yang dihadapi masyarakat,” kata Guterres.
PBB telah berupaya meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Guterres mengatakan, dalam 18 hari terakhir hanya 630 truk yang bisa masuk melalui perbatasan Rafah dari Mesir. PBB juga ingin dapat menggunakan penyeberangan perbatasan Kerem Shalom, yang dikendalikan oleh Israel.
“Kami sedang melakukan negosiasi intensif dengan Israel, dengan AS, dengan Mesir, untuk memastikan bahwa kami memiliki bantuan kemanusiaan yang efektif ke Gaza,” kata Guterres. “Sampai sekarang, hal itu masih terlalu sedikit, sudah terlambat.”
Mengenai apa yang terjadi di Gaza setelah pertempuran berakhir, Guterres menguraikan apa yang dia gambarkan sebagai “skenario terbaik” – bahwa “mudah-mudahan Otoritas Palestina yang bangkit kembali” dapat mengambil alih kendali politik.
Guterres mengakui bahwa harus ada masa transisi yang dinegosiasikan dengan Palestina dan Israel. Dia menyebutnya “terlalu dini” untuk membicarakan kemungkinan pembentukan pasukan penjaga perdamaian PBB di masa depan, dan mengatakan bahwa langkah seperti itu belum dibahas di badan dunia tersebut.
“Beberapa entitas dapat berperan. PBB dapat berperan. Beberapa negara yang relevan di kawasan ini dapat berperan. Amerika Serikat dapat berperan,” kata Guterres, seraya menambahkan bahwa hal ini harus menjadi titik awal untuk "negosiasi serius untuk solusi dua negara" dengan negara Palestina yang berdiri berdampingan dengan Israel.
