CEO Binance Mengaku Bersalah Langgar Aturan Pencucian Uang AS
Pendiri dan CEO Binance, Changpeng Zhao, mengundurkan diri dari dari bursa kripto terbesar dunia tersebut. Dia mengaku bersalah atas tuduhan pidana dari pemerintah Amerika Serikat (AS), karena melakukan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang.
Dalam unggahannya di platform media sosial X, pada Selasa (21/11), Zhao mengakui dirinya telah melakukan kesalahan dan harus bertanggung jawab. Dia juga mengatakan Richard Teng, mantan kepala pasar regional global perusahaan, telah ditunjuk sebagai CEO baru Binance.
Zhao telah mencapai kesepakatan dengan jaksa federal AS bahwa dirinya akan mengundurkan diri dan membayar denda sebesar US$50 juta (sekitar Rp775 miliar). Dia juga akan mengaku bersalah telah melanggar undang-undang antipencucian uang AS dan perusahaan yang didirikannya itu akan membayar denda US$4 miliar (sekitar Rp62 triliun).
Binance memfasilitasi transaksi mata uang kripto yang tidak diatur senilai miliaran dolar. Binance dengan sengaja memungkinkan transaksi senilai ratusan juta dolar antara pengguna platform asal Amerika Serikat dengan pengguna yang dijatuhi sanksi oleh AS. Selain itu, platformnya juga mengakomodasi penjahat di seluruh dunia yang menggunakan Binance untuk memindahkan uang curian dan hasil kejahatan lainnya.
“Binance menjadi bursa mata uang kripto terbesar di dunia. Kini, Binance membayar salah satu denda perusahaan terbesar dalam sejarah AS,” kata Jaksa Agung AS Merrick Garland, pada Selasa (21/11). Garland mengatakan Binance lebih memprioritaskan keuntungannya di atas keselamatan rakyat Amerika.
Tindakan terhadap Binance dan pendirinya merupakan upaya bersama oleh Departemen Kehakiman, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Departemen Keuangan. Mengutip CNBC, Menteri Keuangan Janet Yellen dalam rilisnya pada hari Selasa mengatakan Binance memungkinkan pelaku ilegal melakukan lebih dari 100,000 transaksi yang mendukung kegiatan seperti terorisme dan narkotika ilegal dan memungkinkan lebih dari 1.5 juta perdagangan mata uang virtual yang melanggar sanksi AS.
Ini juga mengizinkan transaksi yang terkait dengan kelompok teroris seperti Brigade Al-Qassam Hamas, Jihad Islam Palestina, al-Qaeda dan ISIS, kata Yellen dalam rilisnya, mencatat Binance “tidak pernah mengajukan satu pun laporan aktivitas mencurigakan.”
Departemen Kehakiman AS juga merekomendasikan agar pengadilan mengenakan denda US$50 juta pada Zhao. Zhao telah dibebaskan dengan jaminan pengakuan pribadi senilai US$175 juta yang dijamin dengan uang tunai US$15 juta dan sidang hukuman dijadwalkan pada 23 Februari. Sementara Binance telah setuju untuk menyerahkan US$2,5 miliar kepada pemerintah, serta membayar denda sebesar US$1,8 miliar.
Dengan sanksi ini Binance akan terus beroperasi tetapi dengan aturan dasar yang baru. Perusahaan akan diwajibkan untuk mempertahankan dan meningkatkan program kepatuhannya untuk memastikan bisnisnya sejalan dengan standar anti pencucian uang AS. Perusahaan diharuskan menunjuk pemantau kepatuhan independen.
Ada tiga tuntutan yang diajukan terhadap bursa kripto terbesar tersebut, termasuk melakukan bisnis pengiriman uang tanpa izin, melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, dan konspirasi. Departemen Kehakiman mengatakan Binance dengan sadar dan sengaja telah menyebabkan pasokan layanan ke Iran, yang melanggar sanksi AS. Ini berdasarkan laporan bahwa Binance memproses transaksi Iran senilai miliaran dolar.
