Pentagon Pecat Menteri Angkatan Laut saat Trump Blokade Selat Hormuz
Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon memberhentikan Menteri Angkatan Laut John Phelan kemarin, Rabu (22/4).
Juru Bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat Sean Parnell mengatakan Phelan akan berhenti sesegera mungkin. Selain itu, posisinya akan ditempati Wakil Menteri Angkatan Laut Hung Chao sebagai Pelaksana Tugas.
"Atas nama Menteri Perang dan Wakil Menteri Perang, kami berterima kasih kepada Menteri Phelan untuk jasanya pada kementerian dan Angkatan Laut Amerika Serikat," tulis Parnell dalam keterangan resmi seperti dilansir dari BBC, Kamis (23/4).
Angkatan Laut Amerika Serikat tidak memberikan pertimbangan atas kepergian Phelan. Namun pengunduran diri Phelan dilakukan beberapa minggu setelah Menteri Pertahanan Pete Hegseth meminta Kepala Staf Angkatan Darat AS Randy George untuk mengundurkan diri.
Seperti diketahui, Hegseth juga meminta pengunduran diri oleh pejabat Angkatan Darat AS lainnya, yakni, Jenderal David Hodne dan Mayor Jenderal William Green. Hegseth tercatat telah memecat lebih dari selusin pejabat militer saat mulai menjabat.
Berdasarkan sumber Reuters, pemecatan Phelan disebabkan oleh lambatnya implementasi untuk mereformasi kecepatan pembuatan kapal di Amerika Serikat. Selain itu, hubungan Phelan tercatat mulai renggang dengan beberapa pemimpin di Kementerian Pertahanan.
Salah satu sumber Reuters mengatakan Phelan memiliki hubungan yang buruk dengan Hegseth, Wakil Menteri Pertahanan Steve Feinberg, dan wakilnya sendiri Hung Chao. Seperti diketahui, Phelan merupakan orang pilihan Trump pertama yang dipecat sejauh ini.
Dilansir dari Reuters, pemecatan Phelan terjadi seiring meningkatnya kebutuhan armada kapal laut ke Selat Hormuz untuk keperluan blokade. Karena itu, Angkatan Laut kini di bawah tekanan untuk menambah jumlah armadanya.
Alhasil, anggaran pertahanan Amerika Serikat tahun depan telah mengalokasikan lebih dari US$ 65 miliar untuk pengadaan 18 kapal perang dan 16 kapal pendukung. Seluruh kapal kebutuhan Angkatan Laut tersebut direncanakan diproduksi oleh dua produsen asal Amerika Serikat, yakni General Dynamics dan Huntington Ingalls Industries.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada Minggu (12/4) lalu memberikan perintah kepada Angkatan Laut AS untuk memblokade Selat Hormuz di Iran. Washington menjalankan operasi militer tersebut dengan dalih menjaga stabilitas pasokan minyak dunia yang sebagian besar melintasi perairan sempit itu.
AS menilai langkah itu penting untuk mencegah gangguan terhadap lalu lintas kapal tanker yang berpotensi memicu lonjakan harga energi global. Melansir siaran pers The White House pada Selasa (14/4), pemerintahan Trump memanfaatkan momentum blokade itu untuk memperkuat posisi Negeri Paman Sam sebagai pemasok energi alternatif bagi negara-negara yang terdampak krisis.
AS meningkatkan produksi dan ekspor minyak serta gas guna mengisi kekosongan pasokan dari kawasan Timur Tengah. Langkah ini sekaligus menunjukkan strategi ganda Washington yang menggabungkan kekuatan militer dan dominasi energi dalam satu kebijakan terpadu. Melalui pendekatan tersebut, AS berupaya menekan lawan sekaligus memperluas pengaruhnya dalam peta energi global.
“Berkat agenda dominasi energi Amerika dari Presiden Trump, AS kini berdiri sebagai produsen dan pengekspor energi terbesar di dunia — siap memasok energi yang melimpah kepada negara-negara yang terputus dari pasokan minyak mentah Timur Tengah,” tulis rilis pers The White House, dikutip Rabu (15/4).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
