selat hormuz

Angkatan bersenjata Iran meluncurkan serangan rudal terhadap pasukan AS untuk membalas serangan negeri Paman Sam tersebut terhadap sebuah kapal tanker, Kamis (8/5).

Ketegangan di Selat Hormuz dorong harga minyak dan biaya produksi plastik, berdampak pada industri hingga ritel dan berujung pada kenaikan harga barang konsumen di Indonesia.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyampaikan operasi militer Operation Epic Fury terhadap Iran telah berakhir. Namun. AS tidak menghentikan seluruh aktivitas militernya.

Presiden Donald Trump memutuskan menghentikan sementara pengawalan kapal di Selat Hormuz demi melanjutkan negosiasi dengan Iran.

Ketegangan di sekitar Selat Hormuz yang meningkat mendorong gencatan senjata antara Iran dan AS di ambang kehancuran.

Presiden AS Donald Trump meluncurkan Proyek Kebebasan untuk membebaskan kapal sipil yang terjebak akibat penutupan Selat Hormuz, agar bisnis pelayaran internasional dapat berlanjut.

Harga minyak Brent turun 0,4% menjadi US$ 107,79 per barel sementara minyak West Texas Intermediate turun 0,4% menjadi US$ 101,57 per barel.

Iran menyatakan, tidak akan menyerahkan teknologi nuklir atau rudal mereka dan memberi sinyal bahwa Teheran akan tetap mengendalikan Selat Hormuz.

Blokade Selat Hormuz picu krisis energi dan lonjakan harga pupuk global, mengancam rantai pasok pangan dan ketergantungan impor pupuk Indonesia.

Trump mengisyaratkan ia ingin melanjutkan blokade angkatan laut yang mencekik ekspor minyak Iran, dengan harapan hal itu akan membuat Teheran menyerah dalam beberapa minggu ke depan.

Sebelum perang pecah, Timur Tengah dan Amerika Serikat bersaing ketat sebagai pemasok LPG Asia.

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat atau Pentagon memberhentikan Menteri Angkatan Laut John Phelan kemarin, Rabu (22/4). Pemecatan ini saat Trump memblokade Selat Hormuz.

Iran menyita dua kapal di Selat Hormuz melalui Garda Revolusi, menandai tindakan pertama sejak perang dan menyebut gangguan keamanan sebagai garis merah.

Pemerintah Indonesia menyatakan penolakan terhadap segala bentuk pungutan biaya atau tol laut bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz.

Jika hal ini dapat direalisasikan, Purbaya mengatakan penerimaan dari pajak di Selat Malaka itu akan dibagi tiga dengan Malaysia dan Singapura.