Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim Ancam Bubarkan Parlemen
Membuat ringkasan dengan AI Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengancam akan membubarkan parlemen dan menggelar pemilihan umum (pemilu) sela jika keretakan di tubuh koalisi pemerintah terus berlanjut.
Anwar, yang juga ketua Pakatan Harapan (PH), mengatakan bahwa ia akan mengadakan pertemuan dengan para pemimpin PH dalam waktu dekat untuk membahas masalah tersebut, meskipun ia tidak menyebutkan kapan pertemuan itu akan berlangsung.
“Tidak hanya di tingkat negara bagian, tetapi kami serius mempertimbangkan bahwa jika pendekatan ini terus menimbulkan ketegangan dan keretakan hubungan di dalam pemerintahan, maka kami mungkin harus mempertimbangkan untuk mengadakan pemilihan umum secara nasional,” katanya pada Konvensi PH 2026 dikutip dari The Edge Malaysia, Minggu (17/5).
Dia mengatakan bahwa keputusan untuk membubarkan parlemen berada di tangan perdana menteri, tetapi menambahkan bahwa dia akan mempertimbangkan pandangan pimpinan PH sebelum mengambil keputusan apa pun.
Anwar saat ini memimpin pemerintahan persatuan multi-partai yang terdiri dari PH, Barisan Nasional (BN), Gabungan Rakyat Sabah (GRS) dan Gabungan Parti Sarawak (GPS).
Ketegangan di dalam koalisi semakin terlihat jelas setelah BN Johor memutuskan untuk bertanding secara independen dalam pemilihan negara bagian mendatang.
Gejolak politik juga muncul di Negeri Sembilan setelah semua anggota dewan UMNO, partai penting BN, menarik dukungan mereka kepada Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun atas cara dia menangani krisis yang melibatkan monarki negara.
Anwar mengatakan pada Minggu (17/5), bahwa ia tidak terkejut dengan keputusan BN Johor untuk maju sendiri dan menekankan bahwa PH akan merespons tegas dengan mencalonkan diri di lebih banyak kursi dalam pemilihan negara bagian mendatang.
Ia mencatat bahwa negosiasi kursi di Johor dan Negeri Sembilan 'hampir selesai', dengan PH bersiap untuk menantang BN di seluruh daerah pemilihan.
Meskipun demikian, ia mengatakan bahwa hubungan antara pimpinan tertinggi PH dan BN tetap baik dan harmonis di tingkat federal, dan pintu tetap terbuka untuk negosiasi lebih lanjut.
Masa jabatan pemerintah Malaysia saat ini akan berakhir pada Desember 2027, dengan pemilihan umum yang wajib diadakan paling lambat Februari 2028.
Dua Mantan Menteri Mundur dari Partai PM Anwar Ibrahim
Dua mantan menteri Malaysia Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad mengumumkan pada Minggu (17/5) bahwa mereka akan mengosongkan kursi parlemen mereka dan mengundurkan diri dari partai koalisi. Mereka akan bergabung dengan partai baru yang telah mereka ambil alih kepengurusannya.
Dikutip dari Reuters, langkah yang diambil oleh keduanya, yang mengundurkan diri dari kabinet tahun lalu setelah kalah dalam pemilihan internal partai, diperkirakan menjadi tantangan bagi Anwar, di tengah spekulasi tentang pemilihan umum dini tahun ini.
Rafizi, mantan menteri perekonomian, pernah menjabat sebagai wakil presiden di Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar dan secara luas dianggap sebagai calon penggantinya. Namun, ia telah menjadi kritikus vokal terhadap pemerintahan Anwar setelah kekalahannya dalam pemilihan internal partai.
Dalam pengumuman bersama pada Minggu (17/5), Rafizi dan mantan menteri lingkungan hidup Nik Nazmi mengatakan bahwa mereka akan mengosongkan kursi parlemen masing-masing pada hari ini (18/5) dan akan menulis surat untuk memberitahukan pengunduran diri mereka kepada ketua parlemen.
Mereka juga mengatakan bahwa mereka akan secara resmi keluar dari PKR dan kemudian bergabung dengan Partai Persatuan Malaysia yang kurang dikenal, yang didirikan pada 2016 dan sebagian besar aktif di negara bagian Penang di barat laut.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
