PM Singapura Respons Pemangkasan Pasokan Gas dari RI, Kaji Potensi Energi Nuklir

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menanggapi keputusan Indonesia memangkas ekspor gas alam ke Singapura mulai Sabtu (24/10). Pemangkasan sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) tersebut disebut mencakup kurang dari 2% dari total kebutuhan gas harian Singapura.

Sekitar 95% pasokan listrik Singapura bergantung pada gas alam impor, sebagian di antaranya berasal dari Indonesia melalui jaringan pipa. Untuk mengantisipasi gangguan pasokan, Singapura telah berinvestasi dalam terminal gas alam cair (LNG) agar dapat mengimpor gas dari berbagai negara.

"Kami berharap semua pihak memenuhi komitmen mereka, dan importir gas Singapura akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak serta kepentingan Singapura berdasarkan kontrak tersebut," kata Wong, dalam pidatonya pada acara penghargaan dan konferensi Partai Aksi Rakyat (PAP), Minggu (25/10).

Selain memperkuat ketahanan pasokan, Wong menyebut pemerintah Singapura tengah mengkaji potensi energi nuklir sebagai sumber listrik yang lebih bersih dan andal. Namun, ia menegaskan bahwa keselamatan tetap menjadi prioritas, mengingat Singapura merupakan negara kecil dengan kepadatan penduduk tinggi.

"Ada kekhawatiran mengenai keamanan energi nuklir di negara kecil dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Singapura. Kami menanggapi kekhawatiran tersebut dengan sangat serius. Keselamatan harus menjadi prioritas utama," katanya.

Sebelumnya Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Djoko Siswanto mengatakan kebijakan ini untuk mendukung pemenuhan gas di dalam negeri. Djoko menjelaskan pemerintah memangkas ekspor gas ke Singapura sebesar 31 miliar British thermal unit per hari (BBTUD) mulai Sabtu (24/10). Pengurangan tersebut berasal dari dua sumber pasokan, yakni Natuna sebesar 15 BBTUD dan Sumatra sebesar 16 BBTUD. 

“Dalam rangka menjaga keandalan pasokan gas dalam negeri untuk kelistrikan, mulai hari ini pasokan gas ke Singapura dialihkan ke dalam negeri,” kata Djoko, seperti dikutip dari Antara, Minggu (24/10).

Menurut Djoko gas dari kedua wilayah itu dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra. Djoko mengatakan, gas dari Natuna dialihkan kepada PT PLN Batam melalui jaringan pipa WNTS–Pulau Pemping–Batam. 

Sementara itu, pasokan dari Sumatra dialihkan untuk kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatra melalui jaringan pipa milik PT Transportasi Gas Indonesia. Pengalihan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan ekspor gas tidak hanya berkaitan dengan rencana jangka panjang pemerintah membangun industri hilirisasi petrokimia. Dalam waktu dekat, tambahan pasokan juga diarahkan untuk menjaga keandalan energi bagi pembangkit listrik domestik.

Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan akan mengevaluasi ekspor gas untuk mengoptimalkan pemanfaatannya di dalam negeri. Bahlil mengatakan, dari total produksi gas Indonesia, sekitar 30% masih diekspor, sedangkan 70% digunakan untuk kebutuhan domestik. 

Pemerintah akan mengkaji kembali proporsi tersebut seiring dengan rencana pengembangan industri hilirisasi petrokimia yang membutuhkan gas sebagai bahan baku.

“Ke depan, saya akan mencoba untuk melakukan exercise (kajian) ulang agar mengoptimalkan untuk konsumsi di dalam negeri, termasuk di dalamnya adalah bahan baku,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (23/10).

Pemerintah berencana membangun pusat hilirisasi petrokimia berbahan baku gas di Kalimantan Timur. Menurut Bahlil, pengembangan industri di daerah penghasil sumber daya alam diharapkan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, serta memperbesar penerimaan daerah