Pemerintah Butuh Dua Tahun Siapkan Pabrik Garam di NTT
Pemerintah membutuhkan waktu sekitar dua tahun untuk menyiapkan pabrik garam nasional di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pabrik garam yang akan disiapkan menggunakan teknologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang akan memangkas waktu panen dari 15 hari menjadi 4 hari.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan lahan seluas 5.000 hektar telah tersedia, namun masih perlu diperiksa kesiapannya. Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan memberikan wewenang lahan kepada pemerintah dan pihak pengelola.
Apabila lahan siap, akan dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur yang memakan waktu 1,5 hingga dua tahun. Setelah itu, kata Luhut, akan dibangun industri untuk menopang kebutuhan dalam negeri.
"Sekarang studinya dulu, paling cepat selesai 1,5 tahun," kata Luhut usai rapat lintas kementerian membahas mengenai industri garam di kantornya, Jakarta, Selasa (8/8).
(Baca: Pemerintah Pakai Teknologi BPPT Persingkat Produksi Garam)
Pemerintah pun masih perlu menghitung anggaran yang diperlukan untuk pembangunan pabrik garam di NTT. Luhut berharap bulan ini akan selesai proses kalkulasinya.
Pembangunan pabrik sebagai upaya mengatasi permasalahan kelangkaan dan ketergantungan impor garam.
Direktur Jenderal Industri Kimia Tekstil dan Aneka, Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwiwahjono memperkirakan dengan lahan 5.000 hektar, diperkirakan panen garam sekitar 400 ribu ton per tahun.
"Dengan kapasitas 500 ribu ton setahun saja, itu separuh kebutuhan garam konsumsi nasional," jelas Sigit.
Perkiraan produksi itu apabila menggunakan teknologi yang lebih mutakhir yang dikembangkan BPPT. Teknologi ini berbeda dengan proses pengerukan garam yang masih memakai teknologi evaporasi dari matahari. "Sekarang masih harus bergantung sekali sama cuaca," kata Sigit.
(Baca: Investasi Garam Terkendala Pembebasan Lahan)
Saat ini kebutuhan domestik untuk garam industri sebesar 3,2 juta ton sementara kebutuhan garam konsumsi nasional sekitar satu juta ton. Produktivitas garam petani adalah 70 sampai 80 ton per hektar.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti menyebutkan beberapa lahan yang dapat digunakan tersebar di wilayah Teluk Kupang, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Rote Ndao.
Pemerintah merencanakan BUMN PT Garam yang akan mengelola pabrik. Namun, pemerintah tidak menutup kesempatan bagi pihak swasta yang tertarik. "Potensi riilnya berapa nanti akan dieksekusi dan dirapatkan lagi," kata dia.
Kawasan Nusa Tenggara Timur yang mirip dengan iklim di Australia dianggap potensial untuk mengembangkan industri garam.
Musim hujan yang berkepanjangan membuat pemerintah mengimpor garam konsumsi sebanyak 75 ribu ton. Rencananya, garam impor tersebut akan sampai melalui pelabuhan Ciwandan (Banten), Tanjung Priok (Jakarta), dan Belawan (Sumatera Utara) pada 10 Agustus.
