Survei SMRC: 62% Warga DKI Nilai Anies Cepat Tanggap Tangani Corona
Survei yang digelar Saiful Mujani Research & Consulting menunjukkan 62% masyarakat DKI Jakarta menilai pemerintah daerah tanggap dalam menangani pandemi virus corona. Sebagian besar warga juga menyetujui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di ibu kota.
"Sebanyak 62% masyarakat DKI Jakarta menilai pemerintah provinsi bergerak cepat," demikian tertulis dalam keterangan resmi SMRC seperti dikutip pada Jumat (17/4).
Survei menunjukkan, 90% warga Jakarta setuju PSBB mampu mencegah virus corona. Namun, hanya 40% warga Jakarta yang setuju pelanggar PSBB perlu diberikan sanksi denda atau hukuman.
Adapun masih ada 9% masyarakat Jakarta yang belum mengetahui pemerintah DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB.
(Baca: Temukan 40 Juta Hoaks Corona Bulan Lalu, Facebook Peringatkan Pengguna)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyerukan seluruh pelaku dunia usaha dan perkantoran di Jakarta memberlakukan bekerja dari rumah mulai Senin (23/3). Hal ini tertuang dalam Seruan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020.
Anies Kemudian mengajukan pemberlakukan PSBB yang kemudian disetujui Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melalui Keputusan Menteri Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 pada Selasa (7/4). PSBB di DKI Jakarta lantas dimulai pada 10 April dan berlangsung selama 13 hari.
Tentang Survei SMRC
Survei nasional SMRC dilakukan pada 9-12 April 2020 terhadap 1.200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,9%. Survei dilakukan terhadap penduduk di 34 provinsi.
(Baca: Tes Massal 45.227 Orang di Jakarta, Hasilnya 3,5% Positif Covid-19)
Sampel hasil survei divalidasi dengan membandingkan komposisi demografi sampel dan populasi hasil sensus Badan Pusat Statstik. Demografi tersebut meliputi, provinsi, gender, desa-kota, umur, etnis, dan agama.
Bila ada perbedaan signifikan antara demografi sampel dan populasi, pembobotan data dilakukan sehingga komposisi demografi sampel menjadi proporsional terhadap populasi.
Metode survei telepon dianggap bisa diandalkan untuk mencerminkan fakta di lapangan. Hal ini tercermin dalam pengalaman survei telepon menjelang Pilpres 2019 yang hasilnya mendekati dengan real count dari KPU.
