Jokowi Keluhkan Mahalnya Biaya Logistik di Indonesia
Biaya logistik di Indonesia kalah bersaing atau lebih mahal dibandingkan lima negara lain di Asia Tenggara. Presiden Joko Widodo menyoroti tingginya biaya logistik yang membuat daya saing bisnis Indonesia kalah dengan negara lain.
“(Biaya logistik di Indonesia) masih 24% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara dengan Rp 3.560 triliun,” ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas via video conference, Rabu (18/3).
Jokowi mengatakan, mahalnya biaya logistik memberi beban urusan transportasi barang di Indonesia. Pasalnya, biaya logistik merupakan komponen terbesar dari transportasi barang.
(Baca: Jokowi Kecewa Tol Laut Gagal Pangkas Biaya Logistik Antardaerah)
Hal tersebut juga yang mempengaruhi tingkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) di dalam negeri yang berada di peringkat 46 pada 2018.
“Kita masih di bawah Singapura di peringkat 7, Tiongkok di peringkat 26, Thailand di peringkat 32, Vietnam di peringkat 39, Malaysia di peringkat 41, India di peringkat 44,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, mahalnya biaya logistik di Indonesia lantaran masih banyak birokasi yang ruwet. Dia menilai ada banyak urusan perizinan yang berulang.
Hal tersebut ditambah kuatnya ego sektoral dari kementerian/lembaga terkait. “Kementerian/lembaga berjalan sendiri-sendiri,” kata Jokowi.
(Baca: Pengusaha Nilai Daya Saing RI Turun Akibat Kampanye Pemilu 2019)
Kepala Negara menambahkan, penempatan terminal pelabuhan depo kontainer yang tidak tepat memperbesar inefesiensi dan pergerakan barang. Dia pun menilai masalah terjadi karena belum adanya platform logistik yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.
Karenanya, dia meminta pembuatan platform yang dapat memperbaiki alur logistik. Jokowi juga meminta agar birokasi pelayanan logistik disederhanakan sehingga biayanya menjadi lebih efisien.
Pelayanan biaya logistik pun bisa lebih transparan dan kompetitif. “Sehingga layanan logistik menjadi lebih murah dan lebih cepat,” ujarnya.
Pada awal Maret lalu Jokowi juga menyatakan kecewa dengan program tol laut yang telah bergulir sejak 2015 lalu. Program tersebut tak mampu mengurangi disparitas harga antardaerah maupun tak berhasil memangkas biaya logistik antardaerah.
"Saya menerima informasi dari lapangan bahwa biaya pengiriman logistik antardaerah masih mahal,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3).
Jokowi menyebutkan biaya pengiriman barang dari Jakarta ke Padang, Medan, Banjarmasin, hingga Makassar masih lebih mahal dibandingkan dari Jakarta ke Hong Kong, Bangkok, dan Shanghai. Biaya pengiriman barang dari Surabaya ke Makassar bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan ke Singapura.
Atas dasar itu, Jokowi meminta jajarannya menyelesaikan masalah tersebut secara detail dan komprehensif. Menurutnya, tol laut harus dikontrol dan menjadi semakin efisien.
