Prabowo Pimpin Kementerian Pertahanan dengan Anggaran Terbesar di 2020
Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju setelah pelantikan di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (23/10). Dengan mengemban jabatan Menhan, maka Prabowo akan memimpin kementerian dengan anggaran terbesar pada 2020.
Kementerian Pertahanan mengantongi anggaran paling besar mencapai Rp 131,2 triliun. Anggaran pada kementerian tersebut naik Rp 21,6 triliun dibanding tahun ini. Anggaran tersebut ditetapkan pada September lalu, naik dari Rancangan APBN sebesar Rp 127,4 triliun.
(Baca: 10 Menteri/Kepala Lembaga Baru Pemegang Anggaran Terbesar )
Jumlah anggaran di Kemenhan tahun depan lebih tinggi dibandingkan yang didapatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kementerian PUPR tercatat mendapat anggaran sebesar Rp 120,2 triliun pada 2020. Kementerian PUPR pada tahun ini mengantongi anggaran terbesar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menyebutkan, anggaran di Kemenhan pada 2020 meningkat seiring naiknya kebutuhan anggaran keamanan dan pertahanan. Terutama, karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 240 daerah bakal dilaksanakan tahun depan.
Presiden Joko Widodo juga pernah menyampaikan bahwa anggaran pertahanan pada 2020 bakal meningkat drastis. Menurut Jokowi, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan para prajurit TNI.
“Anggaran pertahanan tahun 2019 yang Rp 121 triliun akan dinaikkan menjadi lebih dari Rp 131 triliun di tahun 2020,” kata Jokowi saat peringatan HUT ke-74 TNI di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (10/5).
(Baca: Jadi Menhan, Prabowo Akan Pelajari Situasi Pertahanan RI
Prabowo yang menjabat Ketua Umum Gerindra, pernah berdebat dengan Jokowi mengenai anggaran pertahanan saat pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Pada debat capres putaran keempat yang berlangsung di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019), Prabowo menyebut anggaran Kementerian Pertahanan di masa Jokowi hanya sekitar 5% dari APBN dan 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio itu jauh dari Singapura yang anggaran pertahanannya mencapai 3% dari PDB.
Prabowo memandang perlunya penambahan anggaran pertahanan. Menurutnya anggaran ini diperlukan untuk mengefektivitaskan belanja alat utama sistem persenjataan (alutsista) radar. Selain belanja radar, Prabowo menilai perlunya memodernisasi alutsista seperti kapal dan pesawat.
Prabowo pun bakal menguatkan pertahanan siber di Indonesia. Penguatan pertahanan siber dianggap penting karena saat ini banyak startup digital bermunculan di Indonesia. Startup tersebut seluruhnya terkoneksi dalam big data yang ada di internet, sehingga dianggap perlu antisipasi agar data siber tidak digunakan untuk kepentingan negara lain.
(Baca: Jadi Calon Menteri, Prabowo Pernah Debat dengan Jokowi soal Pertahanan)
