Pengusaha Minta Menteri Bidang Ekonomi dari Parpol Unjuk Kemampuan
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani meminta menteri-menteri baru di bidang ekonomi untuk menunjukkan kompetensinya. Pasalnya, banyak dari tokoh yang menjabat menteri bidang perekonomian berasal dari kalangan partai politik (Parpol).
Beberapa menteri yang dimaksud di antaranya adalah Menteri Perdagangan (Mendag) yang dijabat Agus Suparmanto, yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lalu, Airlangga Hartarto selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar.
(Baca: Jokowi Resmi Melantik Para Menteri Kabinet Indonesia Maju)
Kemudian Menteri Perindustrian (Menperin) yang juga dijabat politisi Golkar, Agus Gumiwang serta Menteri Pertanian yang dipegang Syahrul Yasin Limpo yang meruapakan politisi Partai Nasdem.
"Mendag dan Menperin perlu menunjukkan kompetensi mereka dalam menjalankan fungsi jabatan menteri di bidang ekonomi," kata Shinta kepada katadata.co.id, Rabu (23/10).
Oleh karena itu, pelaku usaha masih menunggu (wait and see) kinerja mereka dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian saat ini.
Pengusaha juga masih menunggu bagaimana menteri tersebut berhubungan dengan pelaku usaha. Meski begitu, pengusaha menyambut baik penunjukan menteri ekonomi yang baru.
Dari susunan kabinet, Shinta melihat adanya konsistensi reformasi kebijakan ekonomi."Ini karena kami lihat sebagian pejabat, khususnya di posisi kunci seperti Menko Ekonomi-Investasi dan Menteri Keuangan masih digawangi orang lama," ujar dia.
(Baca: Jokowi Beri Parpol Jatah 16 Menteri, PDIP Paling Banyak)
Dengan demikian, menteri-menteri yang menempati posisi penting ini tidak perlu lagi melakukan masa transisi untuk mempelajari perkembangan isu maupun kebutuhan pemangku kepentingan. Selain itu, pelaku pasar bisa berharap adanya stabilitas makro ekonomi nasional dan stabilitas kebijakan ekonomi lintas sektor.
Shinta juga berharap, para menteri koordinator dapat memberikan arahan kepada menteri baru di pos kementerian yang vital untuk pertumbuhan nasional, terutama di pos kementerian perdagangan, perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dengan demikian, permasalahan ekonomi dapat ditangani dengan cepat, terutama masalah produktifitas, efisiensi, dan daya saing.
