Aksi 22 Mei di Pontianak, Kepala Daerah Serukan Jangan Terprovokasi
Aksi massa terkait penolakan hasil Pilpres 2019 juga terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa (22/5). Massa sempat melakukan pemblokiran jalan menuju Jembatan Kapuas. Beberapa fasilitas umum dilaporkan rusak.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi oleh isu yang beredar dan mempercayakan penyelesaian masalah kepada penegak hukum. Ia mempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, namun jangan merusak fasilitas umum.
Sejumlah fasilitas umum kedapatan dirusak massa, seperti lampu jalan, kamera pengawas, dan pot bunga. "Bahkan pos polisi juga ikut dibakar, saya imbau berbagai fasilitas umum itu tidak dirusak, karena itu dibangun juga menggunakan uang rakyat," kata dia, Rabu (22/5).
(Baca: Bendung Hoaks Kerusuhan 22 Mei, Pemerintah Batasi Akses Media Sosial)
Ketua Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat Chairil Effendy mengimbau masyarakat untuk menerima hasil Pemilu 2019 dengan pikiran yang jernih dan lapang dada. Ia mengimbau bila ada bukti dugaan kecurangan maka diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
"Tidak bijaksana manakala kekesalan dan kekecewaan itu diekspresikan dengan cara yang merusak," ujarnya. Lebih lanjut, ia meminta masyarakat berhati-hati agar tidak ada pihak-pihak yang membonceng aksi untuk menciptakan kekacauan.
Senada, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Donny Charles mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh berita atau informasi hoaks yang katanya terjadi di Jakarta. “Faktanya di Jakarta tidak seperti itu,” kata dia.
(Baca: Aksi 22 Mei Diduga Ditunggangi, Kapolri Minta Masyarakat Tenang)
Pemblokiran jalan menuju Jembatan Kapuas oleh massa sempat membuat kemacetan di kawasan Pontianak Utara dan Timur. Namun, aparat gabungan dari polisi dan TNI berhasil menghalau mundur massa pada Rabu siang.
Kapolda Kalbar Didi Haryano mengatakan pihaknya bersama TNI berhasil melakukan negosiasi sehingga massa membubarkan diri. “TNI dan Polri yang dibantu masyarakat mampu mengendalikan kondisi ini,” ujarnya.
Aparat dilaporkan sempat menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan. Langkah tersebut dilawan massa dengan pelemparan batu dan lainnya. Beberapa orang dikabarkan ditangkap. Hingga saat ini, aparat masih berjaga di sejumlah titik di Pontianak.
Seruan agar masyarakat daerah tidak terprovokasi juga datang dari Wali Kota Kupang Jefrison Riwu Kore. "Kami menghimbau warga Kota Kupang tetap tenang. Tidak perlu terpengaruh dengan situasi dan suasana yang sedang terjadi di Jakarta," kata dia di Kupang, Rabu (22/5).
Ia meminta persoalan di Jakarta agar tidak dibawa ke Kupang karena dapat merusak hubungan persaudaraan yang sudah terjaga dengan baik selama ini. Ia menekankan, perbedaan pilihan politik dalam Pemilu merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Ia pun berharap situasi di Jakarta cepat kondusif.
Kepolisian Daerah Terapkan Siaga 1
Beberapa kepolisian daerah menerapkan status siaga 1, di antaranya Kepolisian Daerah (Polda) Jatim dan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Bandung. Ini menyusul kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada Selasa (21/5) hingga Rabu (22/5).
Kabid Humas Polda Jatim Frans Barung Mangera mengatakan, dengan diterapkannya siaga 1, maka ada penambahan personil untuk pengamanan. "Ada yang siaga di wilayahnya, ditambah dengan TNI, sekitar 8 ribu lebih sedikit," kata dia, di Surabaya, Rabu (22/5).
Terkait rusuh di Jakarta, ia menjelaskan pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi. Pihaknya telah melakukan razia, serta menghalangi, bahkan memulangkan 1.700 massa yang akan ke Jakarta.
(Baca: Pemerintah Akan Ungkap Penyelundup Senjata yang Tunggangi Rusuh 22 Mei)
Pihaknya mengamankan tiga minibus yang akan berangkat ke Jakarta lantaran ditemukan 12 bom molotov dan enam benda tajam. Selain itu, pihaknya juga telah menetapkan seorang koordinator "Tur Jihad Jakarta" sebagai tersangka.
Polda Jatim mengklaim mendapat dukungan dari para ulama, kiai, serta tokoh masyarakat dalam pengamanan pascapengumuman Pemilu 2019.
Siaga 1 juga masih diterapkan oleh Polrestabes Bandung. "Kami tentu melihat situasi dan kondisi, kami mengantisipasi berbagai kemungkinan, kepolisian tetap melakukan siaga satu," kata Kapolrestabes Bandung Irman Sugema di Kantor Komisi pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Bandung, Rabu (22/5).
Ia mengatakan aparat kepolisian disiagakan di beberapa titik rawan aksi seperti kantor KPU Provinsi Jawa Barat, KPU Kota Bandung dan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat.
(Baca: Polri Sebut Kerusuhan 22 Mei Terencana, Pelakunya Diduga Massa Bayaran)
Pihaknya juga telah melakukan sejumlah operasi razia kepada transportasi yang bergerak ke Jakarta demi meminimalisir oknum yang membawa senjata tajam dan barang berbahaya.
Ia mempersilakan bila masyarakat ingin menggelar aksi di Bandung selama sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Namun, dia mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga Bandung tetap kondusif, dan berharap masyarakat tidak melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan konflik sosial.
