Dampak Kenaikan Gaji Kerek Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di Kalangan PNS

Lembaga survei Charta Politika mencatat elektabilitas pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di segmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan aparat desa mengalami peningkatan pada Maret 2019. Peningkatan suara dari PNS di antaranya disebabkan kebijakan kenaikan gaji PNS.

Berdasarkan survei periode 1-9 Maret 2019, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di kalangan PNS saat ini sebesar 39,5%. Perolehan suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di segmen tersebut sebesar 36,8% atau lebih rendah 2,7% dari Jokowi-Maruf. Jumlah PNS yang tak memberikan pilihannya sebesar 23,7%.

(Baca: Charta Politika: Elektabilitas Jokowi & Prabowo Stagnan Selama 5 Bulan)

Jika dibandingkan pada survei serupa pada Januari 2019, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf Amin di kalangan PNS mencapai 40,4%. Angka ini lebih rendah 4,3% ketimbang perolehan suara Prabowo-Sandiaga di kalangan tersebut yang sebesar 44,7%. Dalam survei tersebut, sebesar 14,9% PNS tidak menjawab.

"Faktornya mungkin kenaikan gaji PNS. Itu satu-satunya variabel baru selama dua bulan terakhir," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, Senin (25/3).

(Baca: PNS Dapat Rapel Kenaikan Gaji pada April, Belanja Bakal Terdongkrak?)

Kebijakan kenaikan gaji PNS yang telah diwacanakan sejak awal tahun ini. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar Rp 2,661 triliun.

Jokowi juga sempat menjanjikan menyetarakan gaji perangkat desa dengan PNS golongan IIA. Nantinya, Kepala Desa dan perangkat desa akan mendapat gaji antara Rp 2,02 juta hingga Rp 3,82 juta. Hanya saja, janji penyetaraan gaji tersebut baru akan terealisasi hingga 2020.

Dukungan Berimbang dari Aparat Desa

Perolehan suara Jokowi-Ma'ruf di kalangan aparat desa berimbang dengan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga di segmen aparat desa masing-masing sebesar 43,8%. Adapun aparat desa yang tak menjawab sebesar 12,5%.

Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di kalangan aparat desa pada Januari 2019 sebesar 30,8%. Sementara, Prabowo-Sandiaga memperoleh suara sebesar 53,8%. Sebesar 15,4% aparat desa tidak menjawab.

(Baca: Gaji Perangkat Desa Setara Pegawai Negeri Berlaku 2020)

Yunarto menilai masih cukup sulit bagi Jokowi-Ma'ruf untuk bisa menang telak sekaligus di segmen PNS dan aparat desa dalam Pilpres 2019. Sebab, Yunarto menilai banyak PNS dan perangkat desa yang merasa terganggu dengan sistem birokrasi saat ini.

"Program e-budgeting, e-procurement, dan lainnya, itu hal paling menakutkan buat para PNS yang ingin bertahan di comfort zone-nya," kata Yunarto.