Prabowo Usung Rasio Pajak 16% untuk Naikkan Gaji PNS

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Maruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyinggung isu birokrasi dalam debat perdana Pilpres 2019. Prabowo menyinggung gaji Pegawai Negari Sipil yang terlalu kecil yang menjadi pemicu tindakan korupsi para birokrat.

"Walau ada tunjangan macam-macam, namun ada ketakutan para birokrat akan masa depan mereka. Di situlah terjadi sikap ragu-ragu dan sikap tidak kuat mendapat godaan," kata Prabowo dalam debat Pilpres 2019, Kamis (17/1).

Prabowo mengusung ide peningkatan gaji birokrat dengan meningkatkan rasio pajak dari saat ini 10% menjadi 16%. Dirinya menaksir, apabila rasio pajak meningkat negara akan mendapatkan US$ 60 miliar.

“Jadi gaji birokrat bisa meningkat signifikan,” ujar dia. (Baca juga: Saling Serang Isu Hukum, Jokowi Sindir Hoaks Ratna Sarumpaet)

Menanggapi Prabowo, Jokowi mengatakan tak setuju dengan pernyataan bahwa akar persoalan korupsi di Indonesia adalah rendahnya penghasilan birokrat.

"PNS kita sekarang sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang besar," kata Jokowi. 

Menurut Jokowi yang paling penting yakni perampingan birokrasi. Jokowi-Ma'ruf mengusulkan mengenai pembenahan pola rekrutmen untuk memperbaiki birokrasi.

"Rekrutmen harus berbasis kepada kompetensi bukan finansial atau nepotisme oleh sebab itu untuk pejabat-pejabat birokrasi rekrutmen harus transparan," kata Jokowi.

Dalam perdebatan, Jokowi juga menyinggung soal anaknya yang tak lolos PNS. "Contoh rekrutmen ASN kita. PNS kita dilakukan secara terbuka semua bisa cek. Bisa dicek anak saya tidak diterima karena memang tidak lulus," kata Jokowi.

(Baca juga: Fokus Jokowi Penyelesaian HAM, Prabowo Singgung Penegakan Hukum)