Kemendagri: Pemda Harus Dorong Partisipasi Masyarakat di Pemilu 2019
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (pemda) turut terlibat mendorong partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Alasannya, partisipasi politik masyarakat selama ini cenderung fluktuatif.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo memaparkan, partisipasi politik pemilih pada 2004 mencapai 84%. Angka ini menurun pada Pemilu 2009 menjadi 71%. "Jajaran pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan langkah-langkah konkret agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih sesuai target pada Pemilu 2019 sebesar 77,5%," kata Hadi di Hotel El Royale, Jakarta, Kamis (22/11).
Menurut Hadi, partisipasi politik masyarakat menjadi hal penting dalam menyukseskan pesta demokrasi. Meski demikian, hal tersebut tak bisa tercipta jika hanya bersandar pada peran penyelenggara Pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
(Baca: Koalisi Parpol yang Beragam Lebih Sukses Memenangkan Pemilu)
Jajaran pemerintah pusat dan daerah pun perlu berperan aktif. Keduanya harus memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat mengenai arti pentingnya Pemilu. Lebih lanjut, Hadi meminta pemerintah daerah mendukung suksesnya Pemilu 2019 melalui aspek penguatan kelembagaan. Selain itu, Kemendagri mewajibkan pemerintah daerah memberi bantuan dan fasilitas untuk kelancaran Pemilu.
"Pemerintah daerah juga perlu melaksanakan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi perkembangan politik di daerah serta meningkatkan sinkronisasi dan integrasi dengan Forum Komunikasi Pemimpin Daerah (Forkopimda) serta forum-forum lain di daerah," kata Hadi.
Hasil pelaksanaan Pemilu 2014 dan tiga fase Pilkada 2015, 2017, serta 2018 berlangsung dengan baik. Hanya saja, dia tak menafikan masih terjadi berbagai permasalahan, seperti mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT), netralitas penyelenggara, peran petugas Pemilu di lapangan. Kemudian, ancaman kabar bohong (hoaks), politisasi SARA, politik uang, serta kampanye hitam. Karenanya, hal tersebut harus menjadi catatan dan evaluasi untuk dapat menyikapi Pemilu 2019.
Hal tersebut lantas perlu disandingkan dengan data Indeks Kerawanan Pemilu, baik yang dirilis Bawaslu maupun Polri. Hadi pun meminta pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyelenggara Pemilu, serta Polri dapat bersama meningkatkan kesiapsiagaan dalam Pemilu 2019. "Untuk Pemilu 2019 yang sukses, aman, tertib dan lebih beretika," kata dia.
(Baca: Hoaks dan Sikap Elite Politik Picu Keretakan Sosial saat Pemilu)
