Polisi Tangkap 74 Orang Terduga Teroris Dalam 8 Hari
Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian menyatakan telah berhasil menangkap 74 terduga teroris hanya dalam waktu 8 hari. Penangkapan ini merupakan buntut aksi teror yang dilakukan di sejumlah tempat, diantaranya di Depok, Surabaya serta Riau pada pekan lalu.
Jawa Timur menjadi wilayah penangkapan terduga teroris paling banyak, jumlahnya mencapai 31 orang. Kemudian disusul Provinsi Banten di urutan kedua, yakni 16 orang. Wilayah penangkapan lainnya adalah Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Utara.
"Dari 74 ditangkap dan 14 orang di antaranya meninggal dunia karena melawan saat ditangkap," kata Tito saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/5).
(Baca: Jokowi: Elite TNI Dilibatkan Jika Aksi Teroris Lampaui Kapasitas Polri)
Dari penangkapan terduga teroris ini, kepolisian menyita sejumlah barang bukti, yang terdiri dari bom, baterai, hingga komponen peledak lainnya. Dari hasil penindakan aparat, dia meyakini penyerangan teroris di berbagai lokasi terlibat dengan Jamaah Ansarut Daulah (JAD). Organisasi ini berafiliasi dengan ISIS di Suriah.
Untuk mengamankan sejumlah teroris yang ditangkap, Tito mengusulkan tambahan satu rumah tahanan (rutan) yang memiliki pengamanan maksimal. Alasannya, tahanan terorisme tidak boleh digabungkan dengan narapidana lain. Selain itu, para teroris juga harus menjalani penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.
"Kami usulkan rutan cabang Salemba, tapi diganti Mako Brimob yang di Cikeas. Karena ada markas satu resimen Brimob dan maximum security," kata Tito.
(Baca: Pemimpin Kelompok Teroris JAD Aman Abdurrahman Dituntut Hukuman Mati)
Tito mengatakan anak-anak terduga teroris seperti di Surabaya juga akan menjadi fokus Polri dalam pencegahan radikalisme. Dalam upaya pencegahan ini, dia meminta kementerian dan lembaga negara lain ikut terlibat, membantu agar anak-anak tersebut tidak terekspose paham radikal.
"Kami meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian di Bidang ekonomi, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang peduli, silakan ikut terlibat," kata dia.
(Baca: Jokowi: Ruang Publik dan Sekolah Harus Bebas Ideologi Terorisme)
