Reshuffle Kabinet, Jokowi Didorong Perbanyak Menteri dari Profesional
KATADATA - Beberapa peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengingatkan Presiden Joko Widodo agar mempertimbangkan keterlibatan kalangan profesional dalam kabinetnya. Perombakan atau reshuffle kabinet, yang kembali santer di ujung tahun ini, perlu dijadikan momentum untuk mengatasi permasalahan ekonomi, tidak sekadar mengakomodasi permintaan partai politik yang tidak profesional.
Peniliti LIPI Syarif Hidayat mengatakan saat ini peningkatan kapasitas kementerian merupakan masalah utama. Oleh sebab itu, Presiden mesti memilih pembantunya dari kalangan profesional maupun profesional partai yang berpengalaman di bidangnya. (Baca: Beberapa Pos Menteri Ekonomi Dinilai Jadi Target Reshuffle).
“Ini penting karena ada isu bahwa reshuffle menjadi kesempatan buat beberapa parpol masuk (pemerintahan). Bila kabinet diisi elit partai yang tidak profesional, akan sulit meningkatkan kapasitas kabinet,” kata Syarief saat jumpa pers di Gedung LIPI, Jakarta, Selasa, 29 Desember 2015.
Syarif menyadari bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Namun Presiden dalam merombak susunan pembantunya mesti mempertimbangkan kemampuan menteri untuk mengejawantahkan visi dan misi Jokowi-Jusuf Kalla yang terangkum dalam Nawa Cita. Sehingga, ide besar Presiden bukan hanya konsep. Apalagi Jokowi tidak bisa bekerja sendiri.
Di kesempatan yang sama, peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI Carunia Mulya Firdausy menyebutkan beberapa kementerian di bidang ekonomi pantas dievaluasi menjelang reshuffle. Dia menunjuk dua kementerian yang layak dipertimbangkan untuk disegarkan: Perindustrian dan Pertanian. (Baca pula: Jokowi Segera Reshuffle Kabinet Jilid II, PAN Dapat Kursi Menteri).
Carunia berpendapat kedua kementerian tersebut gagal bersinergi dalam melakukan hilirisasi di bidang agro industri. Selain itu, dia juga mencatat jumlah serapan tenaga kerja di sektor pertanian semakin turun. Sebagai contoh, jumlah pekerja pada Agustus 2011 mencapai 39,3 juta orang, namun pada Agustus tahun ini hanya 37,7 juta orang.
“Orientasi (Menteri Pertanian) saat ini bagaimana menambah jumlah lahan dan produksi. Padahal, kita juga harus memikirkan bagaimana sumber daya pertanian bisa memiliki nilai tambah,” kata Carunia.
Sementara itu, ekonom LIPI Latif Adam mengatakan peningkatan kapasitas di kementerian harus dimulai dengan menentukan menteri yang memiliki kepribadian kuat serta dapat melakukan reformasi birokrasi di instansi yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, kata Latif, penentuan menteri termasuk hal paling penting yang dilakukan oleh Presiden.
Sebelumnya, kabar perombakan ini makin kencang setelah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Aziz Subekti mengatakan ada dua menteri yang akan diberhentikan. Sebagai penggantinya diisi oleh kader PAN. Posisi yang rawan digeser tersebut yakni Menteri Perhubungan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dua kursi tersebut kini diduduki Ignasius Jonan dan Siti Nurbaya.
Informasi lain yang diperoleh Katadata menyebutkan pos menteri-menteri di bidang ekonomi memang rawan diganti. Selain Menteri Perhubungan, posisi lain yang mungkin diubah yaitu Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno. Pertimbangannya, mulai dari tekanan politik hingga masalah kinerja menteri yang bersangkutan.
Namun, Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno enggan mengomentari kabar tersebut. Ia beralasan situasi saat ini masih tidak tepat untuk memberikan pernyataan. “Maaf saya harus menghindar dari memberikan komentar (terkait reshuffle) sekarang,” katanya kepada Katadata.
Atas informasi tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi tidak membuat kesepakatan reshuffle dengan partai mana pun. “Presiden sebagai orang yang mempunyai hak prerogatif tak pernah bicara bahkan sampai menyebut nama dengan salah satau partai tertentu,” kata Pramono sebagaimana dikutip Tempo. “Itu sama sekali tidak ada.”
