Kemenkes Bakal Tetapkan Kriteria dan Prioritas Penerima Vaksin
Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Melalui beleid tersebut, pemerintah akan menunjuk Kementerian Kesehatan untuk menetapkan pelaksanaan vaksinasi, seperti kriteria dan prioritas penerima vaksin.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kemenkes juga akan menetapkan prioritas wilayah penerima vaksin, jadwal dan tahapan vaksinasi, dan standar pelayanan vaksinasi.
"Penetapan ini akan mendapatkan pertimbangan dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional," kata Airlangga usai mengadakan rapat pleno Komite PC-PEN pada Rabu (26/8), seperti dikutip dari siaran pers.
Menteri Kesehatan nantinya akan mengatur penentuan jenis dan jumlah vaksin. Pengadaan dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN, penunjukan langsung badan usaha penyedia, ataupun melalui Kerjasama dengan lembaga internasional. Adapun pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan oleh Kemenkes bekerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi profesi atau kemasyarakatan.
Sementara pendanaan untuk pengadaan vaksin dapat dilakukan melalui penyediaan anggaran secara tahun jamakatau multi-years. Pemerintah juga dapat melakukan pembayaran di muka maupun memberikan uang muka lebih tinggi dari ketentuan. Ketentuan uang muka saat ini maksimal 15%.
Melalui Perpres tersebut, pemerintah juga akan menentukan berapa anggaran yang digelontorkan untuk pengadaan vaksin. Saat ini, pemerintah belum menetapkan anggaran untuk pengadaan vaksin corona lantaran masih dalam tahap pengembangan.
Airlangga pun meminta semua pimpinan kementerian/lembaga terkait untuk memberikan dukungan secara penuh untuk menjamin pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar,
"Berikan dukungan mulai dari Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BPOM, Kepala BPKP dan Kepala LKPP," ujar dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya mengatakan, alokasi dana untuk pengadaan vaksin akan disiapkan dari anggaran penanganan corona dan pemulihan ekonomi nasional yang penyerapannya masih lambat. "Ini nanti ditetapkan mekanisme pengadaan," kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/8).
Presiden Joko Widodo pernah menyebut Indonesia akan mendapatkan 290 juta vaksin corona pada akhir 2021. Jumlah ini dapat tercapai karena Indonesia telah bekerja sama dengan sejumlah negara dalam pengembangan vaksin.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat ada 188 kandidat vaksin untuk menyembuhkan virus corona per Senin (10/8). Rinciannya, sebanyak 139 vaksin masih dalam tahap pra-klinis atau masih diuji coba ke hewan.
