Tahap Kedua Dimulai, Akrobat Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19
- Vaksinasi Covid-19 tahap pertama terkendala masalah kesehatan.
- 70% vaksin pada tahap kedua akan dialokasikan untuk Jawa dan Bali.
- Vaksinasi Covid-19 tahap kedua menggunakan bulk vaksin Sinovac yang diproduksi di Pabrik Bio Farma, Bandung.
Vaksinasi Covid-19 telah berjalan lebih dari satu bulan di Indonesia. Namun, vaksinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan belum mencapai target. Bagaimanapun, pemerintah memulai vaksinasi tahap kedua untuk petugas pelayanan publik.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 16 Februari, total tenaga kesehatan yang telah menerima vaksin sebanyak 1.120.963 orang atau 76,3% dari sasaran vaksinasi tenaga kesehatan 1,46 juta. Sementara, tenaga kesehatan yang telah menerima vaksin dosis kedua sebanyak 537.147 orang.
Ini artinya, masih ada 347.801 tenaga kesehatan yang belum menerima vaksin. Meski belum rampung, pemerintah akan memulai vaksinasi tahap kedua pada Rabu (17/2). Vaksinasi tahap kedua diberikan kepada 38,5 juta orang yang terdiri dari 16,9 juta pekerja publik dan 21,5 juta lansia.
Juru bicara Pemerintah untuk Vaksin Covid-19, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, target vaksinasi kepada tenaga kesehatan tetap dikejar bersamaan dengan berjalannya vaksinasi tahap kedua.
"Vaksinasi pada tenaga kesehatan tetap kita laksanakan. Artinya tetap berlangsung sampai menyelesaikan penyuntikan dosis pertama dan kedua," kata Nadia dalam webinar "Vaksinasi Tahap Kedua di Depan Mata", Selasa (16/2).
Untuk itu, pemerintah terus berkomunikasi dengan fasilitas layanan kesehatan. Hal ini untuk memastikan vaksinasi dapat dilakukan secara paralel kepada tenaga kesehatan maupun pekerja publik dan lansia.
Hingga 15 Februari, Kemenkes mencatat ada 294.696 tenaga kesehatan yang ditunda vaksinasi. Penundaan dilakukan karena ada 22% tenaga kesehatan penyintas Covid-19, 20% tenaga kesehatan memiliki riwayat hipertensi, 12% memiliki ISPA, dan 9% memiliki penyakit komorbid.
Namun, Kemenkes telah memperbaharui pedoman pelaksanaan vaksinasi sehingga sasaran tunda tersebut bisa diberikan vaksin. "Tenaga kesehatan yang batal dan tunda bisa mendapatkan vaksin," ujar dia.
Sementara, Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra menilai program vaksinasi semestinya dievaluasi lantaran target pemberian vaksin kepada 1,4 juta tenaga kesehatan tak rampung dalam satu bulan.
"Belum optimal ya padahal targetnya satu bulan. Berarti dalam vaksinasi ada kendala tantangan yang harus dievaluasi," ujar dia.
Evaluasi perlu mencakup efektivitas klinik. Sebab, ia menilai masih ada sejumlah orang yang belum menerima vaksin karena menunggu kajian lebih lanjut terkait evikasi vaksin.
Selain itu, evaluasi perlu dilakukan dengan menggencarkan edukasi dan promosi. Kemudian, kebijakan yang diterapkan perlu mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat.
"Bisa dilakukan dengan memberikan insentif. Kemudian jangan ada wacana vaksin mandiri," ujar dia.
Berikut adalah Databoks sebaran tenaga kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 tahap pertama:
Vaksinasi Tahap Kedua
Pemerintah akan melakukan vaksinasi tahap kedua kepada pekerja publik dan lansia. Pekerja publik tersebut terdiri dari pendidik (guru & dosen), pedagang pasar, tokoh agama, wakil rakyat, pejabat negara, pegawai pemerintah, TNI, Polri, Satpol PP, dan pelayan publik (perangkat desa, BUMN, BUMD, pemadam kebakaran).
Kemudian, pekerja transportasi publik yang meliputi pekerja tiket, masinis, pekerja bandara, pilot, pramugari, pekerja pelabuhan, pekerja Trans Jakarta dan MRT, supir bus, kernet, kondektur, supir taksi, dan ojek online. Selanjutnya, atlet, wartawan, dan pelaku sektor pariwisata (staf hotel, restauran dan tempat wisata).
Adapun, pekerja publik dimasukan pada vaksinasi tahap kedua lantaran mereka turut menjadi garda terdepan masyarakat. Sementara, lansia memiliki angka kesakitan dan kematian yang tinggi.
Untuk tahap pertama, vaksinasi akan dilakukan kepada pedagang pasar yang akan berlangsung di Pasar Tanah Abang pada Rabu, 17 Februari. Vaksinasi ini akan berlangsung selama 6 hari dan menargetkan 55.000 orang pedagang pasar di Tanah Abang.
Secara keseluruhan, vaksinasi tahap kedua akan diprioritaskan di 7 provinsi di Jawa dan Bali. Sebab, tujuh provinsi tersebut merupakan zona merah dengan jumlah pasien dan tingkat penyebaran tertinggi di Indonesia.
Dengan demikian, sebanyak 70% vaksin pada tahap kedua akan dialokasikan untuk Jawa dan Bali. Selebihnya, 30% vaksin akan didistribusikan di luar Jawa dan Bali.
Nadia mengatakan, vaksinasi tahap kedua akan menggunakan Vaksin Covid-19 yang diolah PT Bio Farma (Persero). Sementara, tenaga kesehatan yang belum divaksinasi akan menggunakan vaksin Sinovac yang telah diimpor secara utuh.
Izin untuk Bio Farma
Untuk mendukung vaksinasi tahap kedua, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menerbitkan izin penggunaan darurat (Emergency Use Authorization/EUA) untuk Vaksin Covid-19 produksi Bio Farma. Vaksin Covid-19 tersebut menggunakan bahan baku dari Sinovac, Tiongkok.
Sebagaimana diketahui, pemerintah mengimpor vaksin Sinovac dalam dua bentuk, yakni siap pakai dan bahan baku. Vaksin siap pakai Sinovac yang bernama Coronavac sebelumnya juga mengantongi izin penggunaan darurat dari BPOM dan telah disuntikkan kepada tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.
Kini, pemberian EUA kembali dilakukan karena ada perbedaan kemasan dan tempat produksi antara vaksin Coronavac yang diproduksi di Tiongkok dan Vaksin Covid-19 yang dibuat di pabrik Bio Farma Bandung. Prosedur ini sesuai dengan ketentuan internasional.
Kemasan vaksin Coronavac dikemas dalam bentuk dosis tunggal. Satu vial berisi satu dosis. Adapun, pengemasan vaksin dilakukan dalam satu dus berisi 40 vial atau 40 dosis.
Sementara, kemasan Vaksin Covid-19 dibungkus dalam bentuk multi dosis dengan jumlah 1 vial berisi 10 dosis. Satu dus berisi 10 vial atau 100 dosis vaksin. Meski kemasannya berbeda, kandungan dan khasiat Coronavac dan Vaksin Covid-19 sama.
BPOM telah melakukan evaluasi terhadap data uji stabilitas, dokumen produksi, validasi metode analisis, spesifikasi produk, dan spesifikasi kemasan. Selain itu, BPOM telah menerbitkan sertifikat lot release untuk 5 juta dosis vaksin.
Ke depan, BPOM melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI), dan Komite Daerah KIPI. Hal ini untuk memantau bila ada laporan efek samping pasca vaksinasi. Laporan yang akan dipantau berasal dari tenaga kesehatan, badan atau industri pemilik vaksin, dan masyarakat.
