Jokowi Bawa Masalah Kesetaraan Vaksin Covid-19 Dunia Hingga ke PBB
Pemerintah telah mengamankan jutaan dosis vaksin virus corona Covid-19. Meski telah mendapatkan vaksin, Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya kesetaraan akses vaksin bagi seluruh negara.
Hingga saat ini, masih ada sejumlah negara yang belum mendapatkan pasokan vaksin. Sementara, negara maju telah mengamankan berjuta-juta dosis vaksin untuk warganya.
"Kesetaraan akses vaksin terus saya bawa sampai tingkat PBB," kata Jokowi dalam sambutan International Conference on Tackling the Covid-19 Pandemic yang disiarkan Sekretariat Presiden, Selasa (23/2).
Makanya selain mengamankan kebutuhan nasional, pemerintah juga memberikan kontribusi di dunia internasional. RI menjadi Co-chair Covax-AMC EG, organisasi bersama yang digagas oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Dunia tidak bisa sepenuhnya bebas dari virus ini jika masih ada satu negara yang belum bebas darinya," kata Jokowi.
Jokowi juga menganggap RI beruntung karena telah mengamankan vaksin Covid-19. Ini lantaran diplomasi telah dilakukan oleh pemerintah sejak awal pandemi.
Dengan demikian, Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mulai vaksinasi sejak Januari tahun ini. "Kita ini beruntung. Dari awal pandemi, kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin," kata Jokowi
Proses vaksinasi pun terus berjalan hingga saat ini. Jokowi berharap, vaksinasi nasional bisa rampung pada akhir 2021. "Ini memang tantangan yang berat namun kita akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai target tersebut," ujar dia.
Namun, vaksinasi bukan berarti menyelesaikan masalah pandemi. Jokowi tetap meminta adanya penerapan protokol kesehatan secara ketat serta tracing (penelusuran), testing (pengetesan), dan treatment (perawatan).
Pemerintah pun tengah mengedepankan strategi penanganan pandemi berskala mikro. Hal ini dilakukan dengan melibatkan unit sosial komunitas terbawah, seperti RT dan RW. "Dengan pola penanganan skala mikro, saya meyakini kurva laju penambahan kasus baru akan dapat ditekan," katanya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sebelumnya mengkritik adanya pembagian vaksin yang tak merata. Sebanyak 75 persen distibusi vaksin disebutnya hanya dikuasai oleh 10 negara.
"Pada saat kritis ini, pemerataan vaksin merupakan ujian moral terbesar di hadapan masyarakat global,” ujar Guterres 19 Februari lalu dikutip dari Al-Jazeera.
Sedangkan Juru Bicara Kemenkes untuk Vaksinasi Covid-19, dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan vaksin dari Covax akan tiba pada akhir Februari atau awal Maret 2021. Jumlah yang datang berkisar 2,5-5 juta dosis. "Jumlah tersebut masih dinego dan akan datang bertahap," ujar Nadia kepada Katadata.co.id pada Jumat (19/2)
Adapun target pemerintah memperoleh vaksin dari Covax sebanyak 2,39 juta per bulan pada Februari dan Maret 2021. Kemudian angkanya meningkat menjadi 2,96 juta per bulan mulai April hingga Juni 2021.
Selanjutnya, pemerintah memiliki opsi pasokan vaksin dari Covax sebanyak 6,71 juta mulai dari Juli sampai Desember 2021. Ada juga opsi pengiriman vaksin hingga 8 juta per bulan pada sepanjang kuartal I 2022 sehingga total yang diperoleh dari organisasi tersebut bisa mencapai 78 juta dosis hingga Maret 2022.
Selain Covax, pemerintah telah mengamankan pasokan vaksin sebanyak 125,5 juta dari Sinovac. Lalu, dari Novavax sebanyak 74 juta yang terdiri dari firm order dan opsi. Adapula dari AstraZenca sebanyak 82,8 juta dengan skema firm order dan opsi. Terakhir, Pfizer akan mengirimkan vaksin sebanyak 66,4 dengan status opsi dan estimasi pengiriman.
