Tiongkok Dukung Penghapusan Hak Paten Vaksin Covid-19
Pemerintah Tiongkok mendukung proposal Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) terkait penghapusan perlindungan kekayaan intelektual pada vaksin Covid-19 untuk memasuki tahap konsultasi teks.
Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mendukung proposal untuk menyisihkan aturan peraturan WTO terkait perlindungan kekayaan intelektual. Pasalnya, hal itu akan membuka jalan bagi negara-negara berkembang untuk memproduksi vaksin sendiri.
Juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok Gao Feng China mengatakan pihaknya mendukung proposal WTO tentang pengecualian intelectual property (IP) untuk bahan antiepidemi, seperti vaksin Covid-19.
"Tiongkok akan bekerja dengan semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam konsultasi dan bersama-sama mempromosikan solusi yang seimbang dan efektif," kata Gao pada konferensi pers di Beijing seperti dikutip Reuters, Kamis (13/5).
Sejauh ini, sebagian besar vaksin Covid-19 masih lebih banyak didistribusikan ke negara-negara maju yang mengembangkan vaksin tersebut. Di sisi lain, pandemi masih melanda negara-negara berkembang, salah satunya India.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi juga menyatakan dukungan untuk penghapusan paten vaksin COVID-19 guna mendorong kapasitas produksi dunia terhadap vaksin.
“Ini adalah salah satu bentuk upaya kolaborasi dunia untuk meratakan jalan bagi akses vaksin yang setara bagi semua negara,” kata Menlu Retno, pekan lalu.
Di sisi lain, produsen obat, pejabat Inggris dan Uni Eropa, dan beberapa pemerintah lain menentang gagasan penghapusan kekayaan intelektual. Pihak-pihak tersebut skeptis tentang manfaat usulan AS dan mengatakan hal itu tidak akan menyelesaikan kekurangan inokulasi global.
Para pengembang vaksin seperti Moderna, Pfizer, dan BioNTech mengatakan, selama ini hak paten bukan menjadi faktor yang membatasi pasokan. Baik Moderna maupun Pfizer mengklaim telah meningkatkan perkiraan pasokan secara stabil.
