Indonesia dan Uni Emirat Arab (UEA) sudah menandatangani kesepakatan kerja sama investasi senilai US$44,6 miliar atau Rp 638 triliun, pekan lalu. Dari investasi sebesar itu, sebanyak US$10 miliar atau Rp 143 triliun akan dialokasikan ke ibu kota baru.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan investasi senilai US$10 miliar akan dikelola di bawah Lembaga Pengelola Investasi atau INA.
Dalam perjanjian investasi senilai US$44,6 triliun, INA akan mengelola investasi sebesar US$18 miliar termasuk untuk ibu kota baru.
"Sekarang tim kami sedang mapping secara detail. Yakinlah bahwa UEA akan mengalokasikan nilai investasi mereka khususnya untuk di IKN itu, pasti lebih dari apa yang sudah dikomitmenkan di awal,"tutur Bahlil saat konferensi pers, Kamis (11/11).
Dia menambahkan hari ini BKPM dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan akan bertemu dengan tim UEA.
Mereka akan membahas dan menyusun lebih detail lagi mana bagian-bagian yang menarik bagi investor UEA untuk ibu kota baru.
"Secara umum, pertama adalah beberapa fasilitas geduung mereka mau, IT juga mereka mau, kemudian beberapa kawasan industri hijau. Ini secara umum,"tutur Bahlil.
Dia mengatakan nilai investasi UEA di ibu kota baru sangat mungkin membengkak mengingat besarnya kepercayaan investor negara tersebut terhadap Indonesia.
"Karena pembicaraan Bapak Presiden dengan Pak Luhut dengan Raja di UEA itu angkanya yang saya dengar lebih. Tetapi gak pas kalau saya yang sampaikan, biarkan Poak Menko Luhut yang sampaikan,"ujarnya.
Seperti diketahui, Indonesia berencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024.
Selain di ibu kota baru, Bahli mengatakan pengusaha UEA berkomitmen untuk merealisasikan investasi sebesar Rp638 yang sudah ditandatangani pekan lalu.
Investasi sebesar US$ 8 miliar atau Rp 114 triliun diharapkan sudah terealisasi pada tahun depan sementara sisanya akan diselesaikan hingga 2024.
Sektor hilirisasi tambang menjadi yang paling diprioritaskan untuk segera direalisasikan. Realisasi investasi tersebut diharapkan bisa meningkatkan nilai tambah komoditas serta devisa.
"(Sektor prioritas lain) kesehatan, UEA akan bangun beberapa industri kesehatan dan khususnya obat Covid-19 dan lain lain," tutur Bahlil.
Sektor lainnya adalah infrastruktur terutama pelabuhan. Sebagai informasi, Lembaga Pengelola Investasi dan DP World yang berkantor di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) menandatangani kerja sama untuk meningkatkan kualitas pengoperasian pelabuhan di Indonesia.
Nilai ekonomis kemitraan jangka panjang ini diperkirakan mencapai US$7,5 miliar atau Rp 106,5 triliun.
Bahlil menambahkan pemerintah sudah membuat satuan tugas yang dikhususkan untuk mempercepat realisasi investasi UEA. Komando satuan tugas ada di bawah Luhut.
Satuan tugas dibuat karena nilai investasi negara Teluk tersebut sangat besar serta adanya kesulitan dalam meyakinkan pengusaha UEA untuk menanamkan investasi di Indonesia.
"Investasi US$44,6 miliar ini bukan angka kaleng kerupuk. Gak gampang meyakinkan orang Arab ini karena harus ada strategi, ada chemistry,"ujarnya.
