Belanda Minta Maaf pada RI atas Kekerasan Militer saat Perang 1945

Pemerintah Belanda meminta maaf kepada Indonesia atas penggunaan kekerasan oleh militer Belanda selama masa Perang Kemerdekaan 1945-1949. Permintaan maaf itu datang setelah publikasi penelitian sejarah yang melibatkan peneliti dari Belanda dan Indonesia.

"Saya minta maaf untuk mereka yang harus hidup dengan konsekuensi dari perang kolonial di Indonesia," kata Perdana Menteri Belada Mark Rutte pada konferensi pers di Brussel, ibu kota Belgia, Kamis (18/2).

Dia mengatakan Belanda mengakui seluruh temuan yang dihasilkan dari penelitian sejarah yang sangat penting.
Penelitian ini bukan merupakan bentuk kerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Setelah lebih dari 70 tahun kemerdekaan Indonesia, penelitian tersebut menemukan bahwa Belanda menggunakan kekerasan demi merebut kembali wilayah bekas jajahannya. Upaya tersebut dilakukan Belanda setelah Perang Dunia II berakhir.

Kesimpulan dari hasil penelitian itu mengungkap Belanda melakukan tindak kekerasan dengan sengaja. Kekerasan tersebut dibiarkan terjadi baik dari sisi hukum, militer, dan yudisial.

Setelah melanggar batasan etis yang berlaku kala itu, Belanda kemudian melakukan perang terhadap Indonesia. Pihak Indonesia kemudian melawan melalui strategi Gerilya.

Selama perang berlangsung, Belanda juga tak henti-hentinya melakukan kekerasan. Bentuk kekerasan tersebut mulai dari eksekusi ekstrayudisial, penyerangan dan penyiksaan, penahanan dalam kondisi yang tak manusiawi, pembakaran rumah dan kampung-kampung, penjarahan dan perusakan barang berharga dan makanan milik penduduk, serangan-serangan udara dan pengeboman yang terus menerus, serta penangkapan secara acak dan massal dan pemenjaraan.

Penelitian mengungkap bahwa tindak kekerasan militer Belanda tersebut bukan tanpa konsultasi dan persetujuan dari Pemerintah Belanda. Para pejabat Belanda kala itu disebut tidak menggubris adanya kekerasan yang dilakukan oleh militer Belanda. Mereka bahkan menolak untuk bertanggung jawab.

“Sikap para politisi tersebut dimungkinkan karena adanya dukungan penuh dari sebagian besar masyarakat Belanda atas peperangan yang mereka lancarkan di Indonesia,” tulis kesimpulan penelitian tersebut.

Penelitian tersebut mengklaim bahwa sebagian pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut sejatinya sudah mengetahui terjadinya kekerasan. Namun, mereka secara bersama sepakat untuk bersikap memaklumi,  memberi pembenaran, menutup-nutupi, atau bahkan melakukan pembiaran.

Pihak bertanggung jawab yang disebutkan dalam kesimpulan penelitian tersebut merupakan politisi, perwira militer, pegawai pemerintah, hakim pengadilan, dan pihak terkait lainnya.

Perang yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia merupakan upaya Belanda untuk mendapat kendali atas Indonesia. Belanda kala itu merasa keberadaan mereka di wilayah Timur sangat diperlukan. Selain itu, Belanda juga didorong oleh motif ekonomi dan geopolitik.

Sikap dan langkah Belanda untuk berusaha menguasai Indonesia justru menjadi bumerang. Akibat kekerasan militer tersebut, Belanda kemudian diasingkan di panggung internasional. Belanda kemudian melakukan penyerahan kedaulatan secara resmi pada 27 Desember 1949 lantaran mendapat tekanan Internasional.

Selain itu Belanda sadar bahwa mereka tidak mungkin lagi memenangkan perang-perang yang mereka lakukan di Indonesia. Setelahnya Den Haag sebagai kota pemerintahan Belanda berupaya untuk menutupi terjadinya kekerasan dan perang tersebut..

Hal ini dilakukan demi menutupi kegagalan mereka. Selain itu, mereka juga berupaya menyelamatkan reputasi para veteran Indis, keturunan Belanda, dan Maluku.

“Den Haag pun diuntungkan oleh sikap Indonesia yang tidak bersikeras melakukan penelitian atas hal tersebut,” tulis kesimpulan penelitian tersebut.