AJB Adalah Bukti Transaksi Aset Properti, Simak Penjelasannya

Image title
21 Februari 2022, 11:03
Direskrimum Polda Banten Kombes Pol Matri Sonny (kiri) didampingi Kabid Humas Kombes Pol Edy Sumardi (kanan) menunjukan barang bukti sejumlah dokumen kepemilikan tanah palsu saat ekspos kasus di Mapolda Banten, Serang, Banten, Kamis (29/4/2021). Jajaran S
ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/wsj.
Direskrimum Polda Banten Kombes Pol Matri Sonny (kiri) didampingi Kabid Humas Kombes Pol Edy Sumardi (kanan) menunjukan barang bukti sejumlah dokumen kepemilikan tanah palsu saat ekspos kasus di Mapolda Banten, Serang, Banten, Kamis (29/4/2021). Jajaran Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Polda Banten berhasil mengungkap pembuatan 656 Akta Jual Beli (AJB) dan Akta Hibah Palsu yang dilakukan tersangka DS pegawai honorer di Kantor Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang selama tahun 2016 - 2019.

Akta Jual Beli atau yang biasa disingkat dengan AJB biasanya identik dengan dengan tanah atau properti yang harganya relatif lebih murah. Meski demikian pada dasarnya AJB bukanlah bukti sah kepemilikan atas sebuah properti.

Secara produk surat menyurat, AJB juga bukan salah satu jenis sertifikat tanah, namun merupakan sebuah bukti sah adanya peralihan hak atas tanah karena proses jual-beli.

Advertisement

AJB diterbitkan oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), bukan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Makanya AJB tidak bisa menjadi bukti sah kepemilikan tanah atau properti.

Pengertian AJB

Kehadiran AJB pada umumnya ada pada saat melakukan transaksi jual beli properti. AJB merupakan dokumen otentik yang dibuat oleh PPAT untuk peralihan hak atas tanah & bangunan. PPAT diangkat oleh Kepala BPN.

Selain itu dapat diartikan pula Akta jual beli atau AJB adalah akta atau dokumen berupa bukti telah terjadinya transaksi jual beli yang mengakibatkan adanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan. PPAT memiliki kuasa untuk membuat akta ini, Anda tidak dapat membuatnya sendiri. Selain dilakukan oleh pejabat khusus, penandatanganan harus dilakukan di hadapan notaris.

Pembuatan AJB dilakukan setelah seluruh pajak yang muncul akibat jual beli sudah dibayarkan oleh penjual & pembeli. Lalu pajak apa saja yang harus dibayarkan? Di antaranya: pajak penghasilan (PPh), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan nilai jual obyek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP).

Mengutip Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, sertifikat bukti kepemilikan tanah/properti tak ada yang wujudnya AJB. Yang dikenal adalah SHM (Sertifikat Hak Milik), SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan), SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha), atau SHSRS (Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun).

SHM adalah kepemilikan tertinggi dan memiliki hak yang paling kuat. SHGB dan SHGU memiliki batas waktu, karena statusnya seperti ‘menyewa’.

Memang, untuk menerbitkan AJB, PPAT membutuhkan sertifikat tanah asli dari penjual. Akan tetapi, sering dijumpai kesalahpahaman di mana SHM diasumsikan sebagai sertifikat asli yang dimaksud. Padahal, bisa jadi sertifikat asli hanya SHGB atau SHGU, atau bisa jadi malah masih girik atau letter C.

Halaman:
Editor: Safrezi
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement