Jokowi Minta Kontestan Pemilu 2024 Tak Usung Isu SARA
Presiden Joko Widodo mengimbau para kandidat yang akan bersaing pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, tidak membuat keruh perhelatan pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali, dengan menciptakan isu-isu negatif untuk menjatuhkan lawannya.
Apalagi, untuk pertama kalinya Indonesia akan menggelar secara serentak proses pemilu untuk mencari presiden dan wakil presiden, anggota legislatif, serta kepala daerah.
"Kepada kontestan, jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan)," kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas Persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, yang disiarkan melalui Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (10/4).
Jokowi mengungkit pengalaman yang terjadi pada pelaksanaan pemilu sebelumnya, supaya dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.
Pada kesempatan ini, Presiden juga meminta jajaran menteri kabinet untuk memberikan edukasi politik secara masif kepada masyarakat, mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024.
Hal ini menyangkut sosialisasi terhadap tahapan pelaksanaan pemilu, serta implikasi politik di balik kontestasi yang terjadi di antara para kandidat presiden, wakil presiden, anggota legislatif, hingga kepala daerah.
"Menjelang kontestasi politik, suhu menghangat itu biasa. Tetapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat," ucap Jokowi.
Presiden pun telah memastikan Pemilu 2024 akan berlangsung serentak sesuai tanggal yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 14 Februari 2024 untuk pemungutan suara pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif, serta 27 November 2022 untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Jokowi juga meminta jajaran menteri kabinet untuk turut menyosialisasikan keputusan pemerintah, mengenai tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.
Menurut Jokowi, penjelasan kepada masyarakat penting untuk menghindari berkembangnya spekulasi di publik, mengenai pemerintah berupaya menunda pelaksanaan pemilu, atau memperpanjang masa jabatan presiden sehingga menjadi tiga periode.
Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan penjelasan, bahwa tahapan pemilu saat ini sudah dimulai, dengan pendaftaran partai politik peserta pemilu pada pertengahan Juni 2022.
"Kita harus berbicara mengenai persiapan ini, agar persiapan Pemilu dan Pilkada yang kita belum pernah punya pengalaman serentak, dapat kita persiapkan dengan matang," kata Jokowi.
Agar berjalan sukses, Presiden meminta lembaga penyelenggara Pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), agar segera mempersiapkan tahapan teknis dan rincian aturan penyelenggaraan Pemilu, setelah mereka dilantik pada 12 April mendatang.
