Harga Tiket Masuk Borobudur Cuma Rp50 Ribu, Naik ke Candi Rp750 Ribu
Kenaikan harga tiket Candi Borobudur menuai kontroversi. Pihak pengelola mengatakan tiket Rp 750 ribu per orang bagi turis lokal bila naik ke candi tersebut. Sedangkan tarif masuk kawasan candi masih tetap Rp 50 ribu per orang.
Direktur Utama Taman wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) Edy Setijono mengatakan keputusan tersebut ditetapkan lewat rapat koordinasi pemerintah pusat. Alasannya, pemerintah telah menetapkan kuota yang diperbolehkan ke atas candi hanya 1.200 orang per candi.
"Tiket reguler tetap sama Rp 50 ribu, untuk wisatawan mancanegara US$ 25 per orang. Tapi hanya berlaku sampai pelataran saja," kata Edy pada Minggu (5/6) dikutip dari Antara.
Tujuan dari kuota ini adalah melindungi bangunan candi demi menjaga kelestariannya. Ini karena Candi Borobudur mulai mengalami penurunan dan pengikisan yang diduga diakibatkan beban berlebih akibat banyaknya kunjungan wisatawan.
Edy mengatakan dengan adanya sistem kuota, maka pengunjung yang ingin naik candi harus orang yang bersungguh-sungguh dan berkepentingan. Sedangkan bagi mereka yang hanya ingin berfoto bisa mengambil gambar di dalam kawasan.
"Kalau membayar mahal, saya kira dia akan sungguh-sungguh dan mempelajari," katanya.
Pengelola juga akan menyiapkan pemandu wisata di atas candi yang akan menjelaskan sejarah dan menerangkan setiap relief yang ada di dinding candi tersebut. Sedangkan khusus pelajar yang ingin belajar, maka dikenakan tarif Rp 5.000 per siswa untuk naik ke atas candi.
"Ini wujud keberpihakan kita pada dunia pendidikan," ujar Edy.
Rencana ini awalnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Selain kenaikan harga tiket, pemerintah akan membatasi kuota turis yang akan naik ke Candi Borobudur sebanyak 1.200 orang.
Sedangkan Juru Bicara Menko Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan tarif tinggi ini didasarkan kondisi candi yang mulai mengalami pelapukan. Namun hal tersebut masih dibahas bersama dengan Presiden Joko Widodo.
"Pemerintah membuat ini semata-mata agar menjaga status sebagai cagar budaya," kata Jodi dalam pesan singkat kepada Katadata.co.id, Minggu (5/6).
