Lolos Presidential Threshold, Strategi PDIP untuk Pemilu 2024

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghasilkan rekomendasi yang disebut-sebut mengandung semangat 17-8-45, sesuai hari Kemerdekaan RI. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan Rakernas PDIP menghasilkan tujuh rekomendasi terkait ideologi Pancasila, sistem politik, dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kemudian, terdapat delapan rekomendasi terkait pembangunan desa, empat rekomendasi terkait pemenangan Pemilu, dan lima rekomendasi menyangkut agenda strategis ke depan. “Jadi 7-8-45. Lalu ada yang bertanya ‘satunya dimana?’ Angka satunya adalah PDI Perjuangan nomor satu,” ujarnya pada Kamis (23/6). 

Terkait pemenangan Pemilu, partai berlambang kepala banteng itu memiliki strategi yang bertumpu pada kekuatan mesin partai, dengan melibatkan elemen petani, buruh, nelayan, mahasiswa, perempuan, serta pemilih milenial.

Kemudian dari Rakernas, para kader menyepakati penjaringan, penyaringan, dan penetapan daftar calon anggota legislatif PDIP dimulai pada Agustus 2022 mendatang.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, pihaknya akan menyempurnakan syarat dan mekanisme sistem rekrutmen serta seleksi calon anggota legilatif dari PDIP, baik untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tingkat pusat, maupun di provinsi dan kabupaten/kota.

“Penyempurnaan kualitas kader dilakukan melalui seleksi calon berdasarkan psikotes, kaderisasi di sekolah partai, dan penugasan kader partai,” jelas Politikus PDIP yang juga Gubernur Kalimantan Tengah ini.

Strategi lain yang disepakati dalam Rakernas adalah agar seluruh jajaran pimpinan partai aktif mengikuti ketentuan tahapan Pemilu secara rinci, baik dalam tahap pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu. Termasuk juga setelah proses  pemungutan suara, yang meliputi penghitungan, rekapitulasi, hingga penetapan hasil Pemilu 2024.

Tak hanya strategi bagi internal, Rakernas juga sepakat memberikan rekomendasi bagi pihak penyelenggara Pemilu. Kader PDIP sepakat untuk mendorong penyelenggara Pemilu membuat aturan terkait integritas dan komitmen peserta pemilu.

“Hal itu agar terwujudnya Pemilu yang aman dan damai, demi tetap tegaknya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Sugianto.

Tak hanya strategi pemenangan Pemilu, Rakernas PDIP juga sepakat memberikan rekomendasi terkait ideologi Pancasila, sistem politik, dan Pemilu 2024 yang dibacakan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Salah satu isi dari rekomendasi tersebut adalah penegasan bahwa keputusan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) PDIP dalam Pemilu 2024 merupakan hak prerogatif ketua umum, Megawati Soekarnoputri.

“Rakernas II partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ ART Partai, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif ketua umum partai,” kata Ganjar saat membacakan poin pertama di hadapan Megawati dan jajaran pengurus lainnya.

Selain itu, Rakernas II PDIP juga merekomendasikan berbagai hal, mulai dari pendidikan, kerja sama partai politik koalisi pemerintah, hingga konsepsi dasar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB).

Berikut adalah tujuh rekomendasi terkait ideologi Pancasila, sistem politik, dan Pemilu 2024 oleh PDIP:

• Rakernas II Partai menegaskan bahwa penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V Partai, AD/ ART Partai, dan tradisi demokrasi Partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai Prof. DR. (H.C.) Megawati Soekarnoputri.
• Peserta Rakernas menyampaikan pentingnya pembumian Pancasila berdasarkan falsafah dan spirit kelahirannya pada 1 Juni 1945. Pancasila sebagai ideologi, falsafah, landasan, dan bintang penuntun seluruh kebijakan strategis pemerintahan, dan menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkaitan hal tersebut, kurikulum pendidikan nasional di seluruh strata pendidikan harus memasukkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib.
• Peserta Rakernas mengusulkan partai mendukung sepenuhnya upaya pemerintah dalam memulihkan dampak pandemi Covid 19 dengan mempercepat vaksinasi Covid-19. PDIP juga harus mendukung program pertumbuhan ekonomi nasional, bantuan sosial, peningkatan penyerapan lapangan kerja, investasi, dan stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat.
• Rakernas II Partai mendorong Presiden Jokowi untuk meningkatkan sinergi koneksitas dan kerjasama partai politik pengusung pemerintah guna memaksimalkan keberhasilan pemerintah bagi terwujudnya Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
• Rakernas II Partai menegaskan pentingnya melakukan penataan sistem politik pascapemilu 2024 agar sesuai dengan demokrasi Pancasila dengan melakukan koreksi sistem pemilu dan praktik politik liberal yang bersifat kapitalistik, penuh semangat individual, penguatan peran dan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
• Rakernas II Partai juga merekomendasikan pentingnya konsepsi dasar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dengan memprioritaskan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, riset, inovasi, dan peningkatan kualitas pendidikan yang mengedepankan budi pekerti, nation and characler building, serta peningkatan seluruh aspek pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan konsepsi dasar pembangunan nasional tersebut, Indonesia harus mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan berdaya saing global, sekaligus memahami persoalan lokal untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan, serta terus menggelorakan semangat kepemimpinan Indonesia di dunia internasional.
• Peserta Rakernas juga memastikan dukungan sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan mengambil inisiatif bagi penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan sekaligus mewujudkan kepentingan nasional Indonesia.