Ganjar Bacakan Poin Hasil Rakernas PDIP: Capres Ditentukan Megawati
Rapat Kerja Nasional II PDI Perjuangan Tahun 2021 telah selesai hari ini. Pada penutupan rapat, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didapuk Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk membacakan rekomendasi hasil Rakernas.
Salah satu poin rekomendasi yang dibacakan Ganjar adalah penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung PDIP diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung PDIP pada Pemilu 2024, berdasarkan keputusan Kongres V, AD/ART, dan tradisi demokrasi partai adalah hak prerogatif Ketua Umum Partai, Megawati Soekarnoputri," kata Ganjar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (23/6) dikutip dari Antara.
Usai Ganjar membacakan poin tersebut, hadirin bertepuk tangan dengan riuh. Selain Megawati dan Hasto, hadir pula Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani, Bendahara PDIP Olly Dondokambey, serta para tokoh lainnya.
Selain itu Rakernas juga menyatakan pentingnya menata sistem politik saat Pemilu 2024 agar sesuai dengan demokrasi Pancasila. Caranya dengan korekis sistem pemilu dan praktik politik liberal yang kapitalistik.
Selain itu hasil Rakernas juga menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Joko Widodo menginisasi penyelesaian konflik Rusia dengan Ukraina. Ini merupakan cara Presiden untuk mewujudkan perdamaian dunia.
"Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif sekaligus mewujudkan kepentingan nasional Indonesia," kata Ganjar.
Hubungan Ganjar dengan PDIP tengah memanas dalam setahun terakhir. Awalnya, partai banteng tak mengundang Ganjar untuk hadir dalam pengarahan kader oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Puan Maharani.
“(Ganjar Pranowo, red) 'wis kemajon' (kelewatan), 'yen kowe pinter, ojo keminter' (bila kamu pintar, jangan sok pintar-red)," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto pada 23 Mei 2021 lalu.
Politisi yang kerap dipanggil Bambang Pacul itu menganggap Ganjar terlalu berambisi maju pada Pilpres 2024. Ia menilai sikap seperti ini tidak baik bagi keutuhan partai yang wajib patuh perintah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
