KPU Akan Perkuat Keamanan Data Pemilu dari Ancaman Serangan Peretas
Serangan peretas marak terjadi saat ini di lembaga pemerintah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sudah mengantisipasi potensi terganggunya keamanan sistem.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan semua aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu akan diperbarui. Beberapa di antaranya adalah Sistem Informasi Pencalonan (Silon) dan Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil).
"Kami akan upgrade teknologinya, termasuk juga keamanan," kata Idham di Jakarta, Senin (12/9).
KPU juga akan terus berusaha meningkatkan kualitas komputasi sistem pemilihan. Mereka akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan.
"Kami akan mensertifikasi aplikasi tersebut, seperti Sipol tersertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," kata Idham.
Sebelumnya, permasalahan keamanan sistem ini disinggung oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Mereka meminta KPU untuk memperkuat sistem keamanan data pemilih sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.
KPU merupakan salah satu lembaga yang datanya diklaim telah diretas oleh hacker Bjorka. Ia mengklaim telah menjual 105 juta data dari sistem Pemilu.
Presiden Joko Widodo juga telah membentuk tim darurat untuk menangkal Bjorka. Tim itu akan dibentuk dengan menggandeng sejumlah kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN).
Kemudian, ada Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri yang akan bergabung dalam tim untuk melakukan asesmen. "Ada emergency response team untuk menjaga tata kelola data yang baik di Indonesia," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9).
