Yusril Soal Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu: Majelis Hakim Keliru
Keputusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Pusat yang berdampak pada penundaan pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu 2024 mengundang kritik. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan majelis hakim telah keliru membuat putusan dalam perkara ini yang berdampak pada penundaan pemilu.
Dia mengatakan, sejatinya gugatan yang dilayangkan Partai Prima adalah perdata. Gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum biasa, bukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Gugatan itu juga bukan yang berkaitan dengan hukum publik di bidang ketatanegaraan atau administrasi negara.
"Dalam gugatan perdata biasa seperti itu, maka sengketa yang terjadi adalah antara Penggugat (Partai Prima) dan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum) dan tidak menyangkut pihak lain, selain daripada Tergugat atau Para Tergugat dan Turut Tergugat saja, sekiranya ada," ujarnya dikutip dari Antara, Kamis (2/2).
Oleh karena itu, Yusril mengatakan, putusan mengabulkan dalam sengketa perdata biasa hanyalah mengikat penggugat dan tergugat saja, tidak dapat mengikat pihak lain. Putusannya tidak berlaku umum dan mengikat siapa saja atau "erga omnes".
"Beda dengan putusan di bidang hukum tata negara dan administrasi negara seperti pengujian undang-undang oleh MK atau peraturan lainnya oleh MA. Sifat putusannya berlaku bagi semua orang atau disebut erga omnes," ujarnya.
Dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum oleh Partai Prima, putusan hanya mengikat penggugat jika dikabulkan majelis hakim. Putusan tidak mengikat partai-partai lain baik calon maupun sudah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu.
"Jadi kalau majelis berpendapat bahwa gugatan Partai Prima beralasan hukum, maka KPU harus dihukum untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Partai Prima, tanpa harus 'mengganggu' partai-partai lain dan mengganggu tahapan Pemilu," tutur Yusril.
Dia mengatakan, kasus ini pun sebenarnya bukan materi gugatan perbuatan melawan hukum tetapi gugatan sengketa administrasi pemilu. Dengan demikian, prosedurnya harus dilakukan di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
"Pada hemat saya majelis harusnya menolak gugatan Partai Prima, atau menyatakan N.O atau gugatan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri tidak bewenang mengadili perkara tersebut," ujarnya.
Gugatan Partai Prima
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Pemilu atau KPU. Putusan itu berdampak pada penundaan pelaksanaan pemilu 2024 yang telah dijadwalkan oleh KPU.
Putusan penundaan pemilu tetapkan PN Jakarta Pusat atas perkara nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Gugatan diajukan Partai Prima pada 8 Desember 2022.
"Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan penggugat adalah partai politik yang dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh tergugat," tulis majelis hakim dalam putusannya yang dikutip Kamis (2/3).
Dalam hal hakim menerima gugatan Partai Prima selanjutnya majelis hakim menghukum KPU membayar ganti sebesar Rp 500 juta kepada penggugat. Selain itu KPU juga dihukum tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu 2024 sejak putusan diucapkan.
"(Tergugat) melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari," tulis majelis hakim dalam putusannya.
Dalam pelaksanaan majelis hakim mengatakan perkara ini dapat dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta. Selain itu hakim memerintahkan KPU membayar beban perkara sebesar Rp 410 juta.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan akan melakukan upaya hukum atas putusan Pengadilan Negeri. "Kita banding," kata Hasyim pada Katadata.co.id.
