Mengapa Warga Tak Direlokasi Setelah Kebakaran Depo Pertamina 2009?
Kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3) menghanguskan ratusan rumah dan menelan 19 korban jiwa. Ini adalah kebakaran hebat kedua yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang sejak dibangun pada 1967. Kebakaran besar pertama terjadi pada 18 Januari 2009 di salah satu tangki yang menghabiskan 5.000 kl liter BBM dan menelan satu korban jiwa.
Insiden kebakaran kedua ini menimbulkan pertanyaan, mengapa warga masih tinggal sangat berdekatan dengan lokasi Depo Pertamina Plumpang?
Banyak rumah yang tak sekadar berdekatan, tetapi hanya terpisah tembok pembatas dengan Depo Pertamina Plumpang. Salah satunya rumah korban tewas bernama Hadi (30). Dia merupakan warga Jalan Tanah Merah Bawah, Koja, Jakarta Utara.
Kakak ipar Hadi, Siti Maimunah, menjelaskan saat terdengar ledakan, Hadi tengah menonton TV di rumah kontrakannya yang berdekatan dengan depo Pertamina itu. "Batasnya hanya tembok dengan depo Pertamina," ujar Siti Maimunah di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu (4/3), seperti dikutip dari Antara.
Hadi sempat melarikan diri saat terdengar ledakan pertama di depo tersebut. "Adik saya (Hadi) sempat melarikan diri bersama keluarga yang lain saat terjadi ledakan pertama di depo Pertamina tersebut," kata Kakak ipar Hadi, Siti Maimunah di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Namun, Hadi kembali masuk ke rumah untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. Naas, pada ledakan kedua yang lebih besar, Hadi tak kunjung keluar. "Mungkin sudah menghirup bau bensin membuat Hadi lemas," kata Siti.
Mengutip situs Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), depot BBM merupakan area berbahaya yang disekelilingnya terdapat zat-zat yang mudah terbakar. Oleh karenanya, diperlukan zona penyangga (buffer zone) yang cukup di setiap depot-depot bahan bakar minyak (BBM) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
Hal ini turut disinggung Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus. Menurut Deddy, jatuhnya korban jiwa akibat kebakaran Jumat (3/3) seharusnya bisa dihindari jika warga bersedia direlokasi ke rumah susun setelah insiden serupa pernah terjadi di 2009.
Ia menjelaskan, lahan yang ditempati warga Kampung Tanah Merah tersebut merupakan aset milik Pertamina. Wilayah yang sebagian besar kini hangus akibat kebakaran Depo Pertamina Plumpang sebenarnya adalah kawasan penyangga atau buffer zone dari sebuah objek vital yang memiliki kerentanan sangat tinggi.
Menurut Deddy, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai gubernur sebenarnya sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di area tersebut. Namun, warga sekitar saat itu menolak sehingga tidak pernah tercapai kesepakatan relokasi. Upaya relokasi warga oleh Pemprov DKI ketika itu mendapat perlawanan keras dari warga pemukiman sekitar TBBM Pertamina tersebut hingga akhirnya dihentikan.
Upaya relokasi warga dari kawasan berbahaya itu akhirnya terhenti ketika Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta pada 2017. Menurut Deddy, Anies membuat kontrak politik untuk tidak merelokasi warga dalam upayanya memenangkan suara masyarakat di kawasan itu.
Dedy mengatakan, Anies bahkan menerbitkan keputusan yang mengizinkan penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) bagi warga di sekitar wilayah itu.
"Jatuhnya korban sangat disesalkan, tetapi dengan kondisi permukiman yang hampir menempel dengan tangki BBM raksasa, memang berisiko tinggi. Kita tidak menginginkan, bahkan menyesalkan adanya korban jiwa, tetapi semua tahu risiko yang dihadapi warga di wilayah berbahaya itu," kata Deddy dalam siaran pers.
Anies pada Oktober 2021 memberikan sertifikat Izin Membangun Bangunan (IMB) kawasan kepada warga kampung Tanah Merah. Saat membagikan IMB tersebut, Anies menyebut, Kampung Tanah Merah sebagai percontohan atas solusi pemenuhan hak dasar di DKI Jakarta.
“Tanah Merah ini menjadi percontohan bagi kita semua di DKI Jakarta, bahwa harus dicarikan jalan keluar sehingga yang menjadi hak dasar terpenuhi tetapi kita juga tidak melewati kewenangan,” kata Anies pada 16 Oktober 2021, seperti dikutip dari Antara.
IMB kawasan tersebut diberikan kepada enam rukun tetangga (RT) dan tiga rukun warga (RW) di Kelurahan Rawa Badak, Tugu Selatan, dan Kelapa Gading Barat. IMB tersebut bersifat sementara berlaku hingga tiga tahun hingga aspek legalitasnya diselesaikan.
Sebelum mendapatkan IMB kawasan, warga Kampung Tanah Merah mendapatkan legalitas dari Presiden Joko Widodo saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Pada 13 Maret 2013, KTP untuk 1.665 jiwa dan 715 Kartu Keluarga (KK) dikeluarkan untuk warga di wilayah tersebut.
Keberadaan warga Tanah Merah sebelumnya menjadi polemik, mereka adalah penduduk ilegal. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI sempat bersikeras warga Tanah Merah tidak bisa mendapatkan hak kependudukan sebagai warga DKI Jakarta karena mereka menempati lahan yang bukan miliknya, yakni milik Pertamina.
Adapun dalam kebakaran Depo Pertamina Plumpang pada Jumat (3/3), nyaris seluruh wilayah Kampung Tanah Merah habis terbakar.
Joko Widodo usai mengunjungi warga terdampak kebakaran pada Minggu (5/3) menjelaskan bahwa zona penyangga dengan jarak 50 meter antara depo dan permukiman sudah pernah diusulkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2009. Usulan itu didasarkan ledakan di Depo Pertamina Plumpang yang berujung kebakaran hingga ke rumah penduduk pada 2009.
"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi untuk penduduk yang ada di situ. Tanah merahnya ini kan padat dan penuh," kata Jokowi usai meninjau salah satu posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara.
Jokowi pun telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk memutuskan solusi permasalahan ini. Ada dua pilihan, yakni relokasi Depo Pertamina atau tempat tinggal warga.
"Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencarikan solusi kejadian di Plumpang, terutama, karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang-nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Jokowi.
