Jokowi Minta Pemda Bijak Pakai Kartu Kredit, Ajak Pakai Platform Lokal
Presiden Joko Widodo mendorong para kepala daerah untuk menggunakan sistem Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKP. Kepala Negara mendukung penggunaan KKP setelah Amerika Serikat memberikan pembatasan transaksi kepada Rusia melalui Visa dan Mastercard.
Jokowi menyampaikan penggunaan KKP akan membuat negara mandiri dari perusahaan kartu kredit internasional. Dengan demikian, perputaran uang di dalam negeri tidak akan terganggu permasalahan global.
"Kalau kita memakai platform kita sendiri dan itu menyebar, semuanya menggunakan mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, kita akan lebih tenang," kata Presiden Widodo dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Rabu (15/3).
Seperti diketahui, Amerika Serikat memberikan sanksi kepada Rusia akibat menginvasi Ukraina. Sanksi yang dimaksud membuat Rusia keluar dari sistem keuangan internasional.
Alhasil, cadangan emas dan valuta asing Rusia senilai US$ 606,5 miliar tidak bisa diakses lantaran ada dalam sistem keuangan global. Pada April 2022, Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov akhirnya mendorong negara mitra untuk menggunakan mata uang nasional dalam sistem pembayaran perdagangan.
Negara mitra yang dimaksud adalah Brasil, Rusia, Cina, India, dan Afrika Selatan. Kelima negara tersebut lebih umum dikenal dengan BRICS.
Sedangkan kartu pembayaran internasional Visa dan MasterCard menangguhkan operasinya di Rusia pada awal Maret dan bank-bank terbesar Rusia telah kehilangan akses ke sistem pesan perbankan global SWIFT.
Rusia mendirikan sistem pesan perbankannya sendiri, yang dikenal sebagai SPFS, sebagai alternatif dari SWIFT. Sistem pembayaran kartunya sendiri MIR mulai beroperasi pada 2015.
