KPU Gandeng TNI Kebut Logistik Pemilu 2024 ke Daerah Terpencil
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyiapkan strategi distribusi logistik kebutuhan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 ke daerah tertinggal, terluar, dan kepulauan. Untuk itu, KPU menggandeng Tentara Nasional Indonesia dan Polri untuk menyalurkan logistik Pemilu 2024.
Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menyampaikan distribusi logistik ke daerah-daerah kepulauan akan menggunakan armada yang berbeda. Waktu pengiriman logistik tersebut telah memperhitungkan cuaca, pergerakan ombak, dan potensi keterlambatan pengiriman.
"Tidak seperti Pemilu sebelumnya, sejak awal kami instruksikan ke KPU tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk memetakan jalur distribusi logistik," kata Yulianto di Hotel Bidakara, Jumat (17/3).
KPU telah bekerja sama dengan TNI dan Kepolisian terkait distribusi logistik tersebut. Sebagian logistik yang dimaksud adalah surat suara, kotak suara, dan bilik pemilihan.
Yulianto mengatakan Panglima TNI Yudo Margono menyambut baik kerja sama distribusi tersebut. Menurutnya, hal ini penting lantaran distribusi logistik Pemilu 2024 membutuhkan personel yang kuat dan armada yang tangguh.
Yulianto menilai pelaksanaan Pemilu pada 2024 akan lebih berat. Pasalnya, pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah terjadi pada tahun yang sama.
Sebagai informasi, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif akan dilakukan pada 14 Februari 2024. Sementara itu, Pemilihan Kepala Daerah dilakukan pada 27 November.
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada 2024 akan lebih berat jika Pilpres 2024 mencapai dua putaran. Jika demikian, Pilpres putaran kedua akan dilakukan sekitar Juli 2024 di sela-sela masa kampanye Pilkada 2024.
Untuk kebutuhan logistik, KPU menyiapkan alokasi Rp 16 triliun. Kemudian sekitar Rp 12,4 triliun untuk persiapan jika pemilihan presiden (Pilpres) mencapai putaran kedua.
Secara total, KPU mendapatkan anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 senilai Rp 76,6 triliun. Menurutnya, anggaran yang telah dicairkan sejauh ini baru 60 persen atau sekitar Rp 46 triliun
Walau demikian Yulianto optimistis tahapan Pemilu 2024 akan berjalan lancar dan sesuai jadwal. Untuk diketahui, saat ini adalah masa sosialisasi Pemilu 2024, sementara itu masa kampanye akan dimulai pada November 2024.
Saat ini partai politik boleh menjabarkan visi-misinya sebagai calon dalam Pemilu 2024. Namun para calon dilarang keras untuk mengajak pemilih untuk memilih sebelum masa kampanye dimulai.
