Moeldoko Jawab Kritik Anies: Masyarakat Kecil Juga Gunakan Jalan Tol
Kepala Staf Presiden Moeldoko menjawab kritik Anies Baswedan kepada Presiden Joko Widodo soal pembangunan jalan. Moeldoko mengatakan tujuan pembangunan jalan tidak eksklusif untuk melayani masyarakat kaya, namun untuk seluruh kalangan.
Moeldoko menilai pembangunan jalan tol dapat memangkas waktu perjalanan transportasi umum darat, seperti bus. Selain itu, jalan tol dinilai meningkatkan keamanan transportasi lantaran dijaga oleh pihak berwenang.
"Sebagian masyarakat melihatnya hanya mobil mewah yang masuk, tapi bus-bus sekarang masuk jalan tol untuk melayani masyarakat kecil," kata Moeldoko di Jakarta, Senin (22/5).
Moeldoko menceritakan pengalamannya memanfaatkan bus pada zaman pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, waktu tempuh bus tergolong lama, sedangkan biaya tol tidak terjangkau jika menggunakan kendaraan pribadi.
Moeldoko menilai masyarakat dapat menikmati layanan jalan tol saat ini dengan memanfaatkan bus. Pasalnya, ada layanan bus yang melalui jalan tol dengan tarif yang terjangkau.
Anies Baswedan sebelumnya mempertanyakan fokus pemerintah dalam membangun jalan tol. Menurutnya, tidak semua masyarakat dapat menggunakan layanan jalan tol lantaran ada biaya tambahan.
Anies mengkritisi fokus pemerintahan Jokowi dalam membangun jalan tol hingga 1.569 kilometer (Km). Anies mengatakan pembangunan jalan tol terpanjang terjadi selama pemerintahan Jokowi atau 63% dari total panjang jalan tol nasional.
Akan tetapi, Anies mendata total pembangunan jalan selama pemerintahan Jokowi hanya mencapai 19.293 Km. Adapun, pembangunan jalan nasional hanya sepanjang 592 Km.
Capaian pembangunan jalan tersebut dinilai timpang dibandingkan pembangunan jalan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga 144.825 Km. Secara rinci, jalan nasional sepanjang 11.804 Km, jalan provinsi sekitar 13.403 Km, dan jalan kabupaten/kota hingga 119.618 Km.
Oleh karena itu, Anies menilai Jokowi cenderung abai pada pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, jalan gratis dan jalan bebas hambatan sama-sama dibutuhkan.
"Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang membangun keseharian," ujarnya.
