Kader Demokrat akan Kumpul di Jakarta, Kawal PK Moeldoko di MA

Ade Rosman
14 Juni 2023, 07:14
demokrat, moeldoko, sby
ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym.
Simpatisan Partai Demokrat beratraksi saat pengajuan berkas pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (14/5/2023).

Kader Partai Demokrat dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta untuk mengawal Mahkamah Agung (MA). Mereka akan kawal peninjauan kembali (PK) yang diajukan Moeldoko atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM soal kepengurusan partai tersebut. 

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk dukungan moral terhadap MA. Harapannya, keputusan yang diambil nantinya terjauh dari intervensi kubu manapun.

"Bagian dari memperkuat Mahkamah Agung untuk tetap konsisten dan serius serta fokus pada pokok perkara yang diadilinya," kata Hinca kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).

Hinca belum bisa memberi tahu waktu serta titik kumpul massa nantinya. Menurutnya, lokasi akan mengikuti jumlah kader yang hadir. 

"Bisa di taman politik DPP kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi kalau banyak mungkin di suatu tempat yang kami anggap memadai ya," katanya.

Hinca mengatakan, perkara dengan Moeldoko ini sebagai suatu perampokan hingga pembegalan. Menurutnya, apa yang dilakukan mantan Panglima TNI itu bisa membahayakan demokrasi.

"Kalau hari ini Demokrat, bisa saja partai-partai lain besok atau lusa," katanya.

PENYALURAN BANTUAN VITAMIN C
PENYALURAN BANTUAN VITAMIN C (ANTARA FOTO/Novrian Arbi/hp.)

Hinca mengatakan, jika nantinya MA mengabulkan PK yang diajukan Moeldoko, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan ikut turun bersama kader lainnya.

"Sebagai Ketua Majelis Tinggi partai dan senior yang kami hormati, dia akan bersedia turun bersama-sama kami," katanya.

Sebelumnya, Moeldoko mengajukan PK atas putusan MA yang menolak kasasinya terkait keputusan Menkumham. Keputusan Menkumham menyatakan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang 5 Maret 2021 tidak sah.

Dalam kongres luar biasa itu Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum.  Namun keputusan itu batal setelah pengadilan menyatakan kepengurusan Partai Demokrat yang sah adalah di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.

Reporter: Ade Rosman

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...