Prabowo Temui Jokowi di Istana, Bahas Ukraina hingga Pesawat Tempur
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan hari ini. Prabowo mengatakan tujuan utama pertemuan tersebut adalah melaporkan kunjungannya ke Eropa.
Prabowo menyatakan beberapa hal yang dibicarakan dengan Jokowi adalah permasalahan geopolitik global dan isu pertahanan terkini di dalam negeri. "Saya kira akan kami laksanakan petunjuk beliau," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Senin (26/6).
Prabowo telah mencermati perkembangan perang antara Ukraina dan Rusia. Menurutnya, keadaan di sana berubah dengan cepat.
Ketua Umum Gerindra itu juga mengatakan sikap pemerintah Indonesia dalam peperangan Ukraina dan Rusia sudah jelas, yakni pada posisi yang menghormati. Menurutnya, pemerintah menghormati ketentuan dan hukum internasional.
Namun Prabowo menjelaskan pemerintah juga menjalin hubungan baik dengan semua pihak. Indonesia dalam hal ini selalu mencoba menjadi mediator atara Rusia dan Ukraina.
"Tapi, kami terus berusaha memberi masukan yang baik," kata Prabowo.
Oleh karena itu, Prabowo berencana membuat laporan dan melaporkannya ke Jokowi. Akan tetapi, Prabowo tidak sempat membahas hal tersebut dengan Kepala Negara karena keterbatasan waktu.
Pembahasan lain yang dibahas Prabowo dan Jokowi adalah permintaan kerja sama pertahanan dengan negara-negara Afrika. Prabowo berkomitmen untuk menindaklanjuti permintaan tersebut.
"Begitu banyak negara-negara Afrika yang minta Indonesia untuk membantu melatih angkatan pertahanan negaranya," ujarnya.
Prabowo juga akan melanjutkan negosiasi dengan pemerintah Korea Selatan terkait pembayaran cost share KF-21. Seperti diketahui, KF-21 adalah proyek gabungan pengembangan jet tempur antara Indonesia dan Korea Selatan.
Korea Aerospace Industry atau KAI mendata biaya awal proyek tersebut senilai US$ 3,3 miliar. Namun potensi nilai ekonomi dari proyek tersebut mencapai US$ 10 miliar dengan potensi lapangan kerja untuk 27.000 orang.
Meski demikian, Indonesia baru memenuhi 17 persen dari biaya pengembangan dalam kontrak. Adapun, 83 persen kewajiban lainnya belum dipenuhi oleh pemerintah Indonesia.
Prabowo berniat untuk terus melakukan negosiasi dengan Korea Selatan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memasukkan biaya kewajiban tersebut pada anggaran Kementerian Pertahanan tahun depan.
"Pokoknya kami penuhi komitmen kami kepada mereka," kata Prabowo.
