Mahfud MD Pastikan Bakal Evaluasi Ponpes Al-Zaytun
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD tegaskan pemerintah bakal evaluasi keberadaan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat. Ponpes ini ramai dibicarakan karena diduga menyebarkan ajaran Islam yang menyimpang.
“Kami akan evaluasi pondok pesantrennya secara administratif, seperti melihat penyelenggaraannya, kurikulumnya, konten pengajarannya. Jadi hak santri dan murid untuk belajar tetap berjalan” kata Mahfud usai Shalat Id di Mesjid Agung Semarang, Jawa Tengah
Bagi Mahfud, Ponpes Al-Zaytun adalah lembaga pendidikan yang harus dibina. Meski begitu, pihak yang melanggar hukum harus dintindak tegas, sesuai laporan dan informasi terkait peristiwa yang terjadi.
Ia pun menyebut masih ada aspek hukum yang harus diselesaikan polemik Ponpes Al Zaytun. Menurutnya, jika di dalam pondok pesantren tersebut ada aspek hukum pidana, maka akan ditangani oleh Kepolisian dan tidak akan diacuhkan.
Dalam catatan Katadata, ponpes ini ramai dibicarakan sejak April lalu, saat beredar foto yang memperlihatkan salat Idul Fitri dengan saf campur antara jemaah perempuan dengan laki-laki. Kegiatannya dinilai tidak sesuai ajaran agama Islam dan pemimpin ponpes diduga lakukan tindak pidana.
Isu lain yang beredar adalah ponpes memiliki bekingan besar, yakni Istana Presiden. Namun, kabar ini telah ditepis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko. Kepala Negara membantah adanya hubungan antara Moeldoko dan Al-Zaytun, serta membantah adanya pemberian dukungan pada ponpes itu.
“Pak Menko Polhukam dan Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Nanti, kalau hasilnya sudah ada saya sampaikan," kata Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin (26/6).
Meski begitu, Moeldoko tidak menampik kedekatan dirinya dengan pimpinan dan pendiri Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang. Menurutnya, kedekatannya sebatas tugas sebagai Kepala KSP untuk berkomunikasi dengan semua pihak. Jadi ia tidak tahu apakah ponpes itu mengajar aliran sesat atau tidak.
Sebelumnya, tepatnya pada 2002, Majelis Ulama sempat menyatakan Al Zaytun punya keterkaitan dengan Negara Islam Indonesia (NII) KW9 secara kepemimpinan dan finansial. Panji Gumilang membantah pernyataan tersebut dan mengatakan NII sudah selesai pada 1962. Ia juga menolak tuduhan pondok terkait secara finansial dengan gerakan NII.
Isu keterkaitan dengan NII kembali merebak pada 2011. Kala itu Moeldoko yang menjabat Panglima Kodam III/Siliwangi turun menginvestasi pondok. Isu yang merebak, yakni santri diajar untuk menolak Pancasila, tidak terbukti.
