Anies Gagas Pembentukan Badan Khusus untuk Urus Perkotaan
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai kemandirian fiskal pemerintah kota perlu ditingkatkan. Hal tersebut dinilai penting agar dapat menyelesaikan permasalahan di perkotaan.
Anies mencatat 70% kota belum mandiri secara fiskal, sedangkan kota yang telah mandiri hanya sebesar 2%. Anies memaparkan anggaran Jakarta mencapai Rp 77 triliun, sedangkan kota dengan anggaran terbesar kedua adalah Surabaya senilai Rp 9,5 triliun.
"Jadi, kalau ditanya ke depan seperti apa? Kami ingin kota-kota di Indonesia jadi mandiri," kata Anies dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan seperti disiarkan Kompas TV, Kamis (13/7).
Anies mengatakan pemerintah saat ini belum memiliki perhatian terkait kemandirian fiskal kota. Pasalnya, belum ada badan yang khusus mengurus permasalahan kota. Sedangkan desa dan provinsi telah memiliki kementerian khusus yang memperhatikan mereka.
Oleh karena itu, Anies menawarkan ide pembentukan badan khusus yang mengurus permasalahan kota. Menurutnya, hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian fiskal pemerintah kota.
Anies berpendapat badan khusus kota dapat menjadi advokat di tingkat nasional dalam menyelesaikan masalah perkotaan. Alhasil, masalah tata ruang dapat diselesaikan dengan cepat.
Ia mengatakan pembentukan badan tentang kota harus didirikan dulu sebelum menggodok UU tentang Kota. UU tersebut akan menjadi peta jalan penyelesaian masalah di kota.
"Roadmap penyelesaian persoalan kota butuh payung hukum berbentuk Undang-Undang. Kalau enggak, bisa banyak free rider (penyusup) yang masuk," kata Anies.
Pada 2022, Kementerian Keuangan mencatat baru enam kabupaten/kota dengan pendapatan asli daerah atau sudah mandiri. Sementara itu, lebih dari 500 kabupaten/kota masih bergantung pada dana transfer pusat yang dikirimkan Kementerian Keuangan.
