Koalisi Anies Terancam Bubar, Demokrat Gelar Rapat Majelis Tinggi
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menyatakan pengurus partai menggelar rapat majelis tinggi untuk menentukan sikap Demokrat di Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Rapat digelar menindaklanjuti keputusan Anies yang dinilai secara sepihak menyetujui kerja sama politik antara Nasional Demokrat dengan Partai Kebangkitan Bangsa.
Teuku Riefky menjelaskan rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat. Adapun Demokrat sebelumnya telah menyatakan dukungan untuk Anies di pilpres.
Menurut Teuku kabar kerjasama antara Anies dengan PKB dan Nasdem diketahui dari juru bicara Anies Sudirman Said. Kerja sama disepakati pada Selasa (29/8) untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini menurut Teuku dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh.
“Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli),” ujar Riefky seperti dikutip, Kamis (31/8).
Riefky menjelaskan menilai kerja sama politik antara Nasdem dan PKB yang disetujui oleh Anies sebagai “sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya”. Ia pun menyampaikan keputusan itu berlangsung di tengah proses finalisasi kerja koalisi untuk deklarasi bakal calon wakil presiden pendamping Anies.
“Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan,” kata Riefky.
Menurut Riefky kesepakatan antara Surya Paloh dan Muhaimin berlangsung pada Selasa malam (29/8) di Nasdem Tower tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.
Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.
Merasa Dikhianati
Adapun Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra dalam wawancara yang disiarkan langsung oleh TVOne mengatakan saat ini Demokrat masih berada di koalisi perubahan dan persatuan bersama dengan Partai Keadilan Sejahtera. Menurut Herzaky, Nasdem yang keluar dari koalisi karena dinilai telah mengkhianati kesepakatan koalisi.
"Kami tidak keluar, merekalah yang berkhianat dan tidak beretika menurut kami.. mereka yang pergi," ujar Herzaky.
Herzaky menegaskan sejak awal Demokrat tetap komit untuk mendukung Anies di pilpres. Demokrat bahkan secara terbuka telah menyatakan sikap untuk mendukung gagasan perubahan dan mendukung Anies dengan penuh. Namun partai kata dia tidak menyangka akan dikhianati dalam perjanjian yang sudah dibuat.
Hingga saat ini Anies belum menyampaikan komentarnya terkait kerja sama politik Nasdem dan PKB. Begitu juga dengan pengumuman Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi dirinya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
PKB juga belum mengumumkan kerja sama itu atau pun penetapan ketua umum mereka sebagai bakal calon wakil presiden Anies. Pasalnya, PKB saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.
Di sisi lain, kubu Koalisi Indonesia Maju pun buka suara terkait Muhaimin yang dipasangkan dengan Anies. Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan hal itu merupakan bagian dari demokrasi.
"Ya inilah namanya demokrasi kita, demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi, kita negosiasi, kita musyawarah, santai-santai saja," kata Prabowo di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat, Kamis (31/8) malam.
Ditemui di lokasi yang sama dengan Prabowo, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku tak kaget dengan merapatnya PKB dengan Koalisi Anies Baswedan.
