NasDem: PBNU Tak Bisa Larang Kadernya Berpolitik
Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie menyatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tak dapat melarang untuk terlibat dalam politik.
"Jadi PBNU tidak bisa melarang warganya, kadernya, untuk berpartai dengan partai apa, koalisi siapa, itu gak ada larangan, itu bebas," kata Effendi di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).
Dia menambahkan bahwa hal itu pun berlaku untuk cawapres pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, yang menurutnya merupakan Ketua Umum dari partai yang dilahirkan dari rahim Nahdliyyin.
"Termasuk Cak Imin, harus dibebaskan, tidak boleh lagi didistorsi-distorsi tidak boleh lagi, misalnya dicemooh-cemooh ya, itu hak dia, apalagi dia pemimpin partai yang dilahirkan dari rahim Nahdliyyin," katanya.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf meminta bakal calon presiden dan calon wakil presiden tak mengatasnamakan Nahdlatul Ulama dalam Pemilihan Presiden 2024.
“Kalau ada calon mengatasnamakan (NU), kredibilitasnya atas nama perilakunya sendiri-sendiri, bukan atas nama NU,” kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (2/9).
Gus Yahya menuturkan, NU dan kiai-kiainya tidak akan memberikan dukungan kepada calon tertentu. Selama ini NU pun tidak ada pembicaraan terkait calon presiden atau wakil presiden.
Yahya memahami adanya pihak yang ingin memanfaatkan NU lantaran basis massanya yang besar. Apalagi berdasarkan survei Alvara, sebanyak 52,9% penduduk beragama Islam mengaku bagian dari NU.
Makanya, mereka yang ingin mencalonkan diri dipersilakan untuk berjuang lewat partai politik. Apalagi menurutnya, warga NU saat ini cerdas sehingga tak bisa lagi ditarik kepada calon tertentu.
"Kami tidak mau NU dicocok hidungnya, dibawa ke sana kemari," katanya. Meski demikian, Gus Yahya tak menjelaskan siapa capres dimaksud.
