Bawaslu Usut Pakta Integritas Pj Bupati Sorong soal Pemenangan Ganjar
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendalami adanya temuan dokumen pakta integritas yang ditandatangani Penjabat Bupati Sorong, Yan Piet Mosso dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Papua Barat. Dalam salinan dokumen tersebut disebutkan adanya poin kesepakatan antara Yan dan Kabinda untuk memenangkan calon presiden Ganjar Pranowo di pilpres 2024.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan saat ini lembaganya telah menerima laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan aparatur sipil negara hingga kepala daerah lainnya. Karena itu menurut Rahmat Bawaslu berusaha bertindak cepat.
"Masih proses yang pertama kan Pj (Bupati) Sorong masih masuk kan, kemarin kami sudah sampaikan masih diperiksa Bawaslu kota Sorong dan Bawaslu Papua Barat untuk diperiksa," kata Bagja, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).
Bagja mengatakan, perlunya penelusuran lanjutan mengingat informasi pakta integritas tersebut beredar di media sosial. Hal itu membuat tidak ada penjelasan yang resmi terkait latar belakang informasi yang beredar tersebut.
"Dicari tahu masalahnya apa, apakah benar, terus kemudian dicek juga mengenai keterangan waktunya, apa tidak dalam laporan, atau juga kapan waktunya kan gak jelas itu. Semua yang beredar di medsos biasanya gak jelas kapan dan di mana ya," kata Rahmat.
Sebelumnya, salinan dokumen pakta integritas yang memuat nama Ganjar telah beredar luas di medsos. Pada salinan tulisan dengan bingkai merah itu terdapat lima poin pakta integritas yang ditandatangani Yan.
Salinan dokumen itu beredar setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap Yan dan petugas dan Badan Pemeriksa Keuangan. Meski begitu, Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan resmi mengatakan belum bisa memastikan keabsahan dokumen tersebut.
“Saya tidak bisa mengatakan apakah itu disita oleh KPK atau tidak karena saya belum tahu. Jadi saya kalau tidak tahu saya katakan tidak tahu. Tapi nanti akan saya cek darimana rekan-rekan, apakah ada di KPK atau tidak,” ujar Firli dalam keterangan pers seperti dikutip Kamis (16/11).
Menurut Firli usai OTT dan penggeledahan di Sorong Papua yang melibatkan Pj Bupati dan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan, tim penyidik KPK akan melakukan pendalaman. Ia menyebut pemeriksaan barang yang disita dilakukan bersamaan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut.
Sebut Nama Ganjar dalam Dokumen
Dalam dokumen yang dibuat pada Agustus 2023 tetapi tidak dibubuhi tanggal itu terdapat lima butir pernyataan yang dibuat Yan. Pada poin pertama masih bersifat umum bahwa Yan akan melaksanakan penuh program pemerintah di Kabupaten Sorong.
Pada poin kedua ia menyatakan janji untuk tidak melakukan korupsi. Selanjutnya pada poin ketiga Yan menyatakan menolak segala bentuk tindakan separatisme.
Poin keempat pakta integritas itu berisi sikap politik menghadapi pemilu 2024. Dalam pakta itu disebutkan bahwa Yan siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara di pilpres minimal 60% untuk kemenangan Ganjar Pranowo di pilpres.
Pada poin kelima ia berjanji menjaga kerahasiaan. Pakta integritas itu turut pula diketahui dan dibubuhi tanda tangan Kabinda Papua Barat. Atas beredarnya dokumen tersebut Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo - Mahfud MD, Arsjad Rasjid. Arsjad mengatakan tim kampanye tak pernah meminta Penjabat Bupati Sorong untuk menandatangani pakta integritas yang salah satu poinnya berupa komitmen mendukung Ganjar Pranowo menjadi presiden.
"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang, untuk menandatangani suatu dokumen yang namanya pakta integritas dan segala macam," kata Arsjad dalam konferensi pers di Kantor TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta, Rabu (15/11).
