PDIP Nilai Prabowo Kesulitan Jawab Soal HAM dan Penculikan Saat Debat
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto beranggapan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto kesulitan saat ditanyai mengenai penculikan dalam debat perdana calon presiden yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Selasa (12/12) malam. Hasto mengatakan, kualitas kepemimpinan dilihat dari karakter dan moralitas pemimpin yang baik.
Pernyataan itu dilontarkan Hasto ketika ditanyai awak media seusai debat mengenai tema ke depan setelah debat perdana rampung dilakoni. “Misalnya Pak Prabowo, kesulitan ketika ditanya terkait persoalan penculikan. Padahal rakyat tahu bagaimana beliau membentuk Tim Mawar saat itu,” kata Hasto kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12) malam.
Menurut Hasto dalam menjawab pertanyaan mengenai penculikan yang dilontarkan oleh Ganjar Pranowo, Prabowo terkesan dibuat. Hal itu ia nilai terjadi karena Prabowo menampilkan sesuatu yang tidak berasal dari dirinya.
Hasto mengatakan, karakter yang ditunjukkan Prabowo berbeda jauh dengan apa yang ditunjukan oleh calon presiden nomor urut 3 yang diusung PDIP. Menurut Hasto, Ganjar menampilkan karakter seorang pemimpin yang tulus.
“Nah, Pak Ganjar menampilkan pemimpin yang genuine, pemimpin yang jujur, termasuk juga melihat problematika rakyat,” ujar Hasto.
Terkait permasalahan HAM, Hasto mengatakan Ganjar berjanji ke depannya tak ada lagi permasalahan serupa. Menurutnya, itu telah menjadi komitmen Ganjar.
“Jadi dalam tema-tema yang lain kami juga meyakini karena sudah teruji, sudah digembleng, Pak Ganjar ini dan Prof Mahfud yang berasal dari kalangan rakyat biasa, akan mampu menjawab dengan baik. Apalagi dengan blusukan Pak Ganjar, apalagi dengan KTP sakti dari Pak Ganjar,” kata ujar Hasto lagi.
Tiga Gagasan Ganjar dalam Penegakan Hukum dan HAM
Pada debat hari pertama, Ganjar menyampaikan sejumlah gagasan seperti peningkatan lapangan kerja, mendorong demokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Ganjar mengatakan terdapat 3 persoalan yang menjadi fokus pemerintahan mereka di bidang hukum dan ham, jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.
Pertama, memberikan afirmasi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pada kelompok rentan, baik perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, termasuk manula. Kedua ia berjanji menghadirkan pemerintahan yang betul-betul melayani dengan memberikan teladan dan menunjukkan integritas.
Untuk yang ketiga, Ganjar bertekad menegakkan demokrasi sesuai amanat reformasi, yang memberi ruang untuk kebebasan berpendapat, sehingga tidak ada pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (HAM). Penegakan demokrasi, lanjutnya, dimulai dari pemerintah yang tidak antikritik, yang memberi ruang bagi kebebasan berpendapat, dan menghormati HAM.
"Kami ingin menghadirkan pemerintah yang ketika dikritik tidak baperan, yang ketika media menulis merasa bahwa ini vitamin buat dirinya, bukan sedang dirongrong apalagi sampai merasa terancam," tutur Ganjar.
Pada bagian akhir pesan penutup, Ganjar menegaskan posisinya dan Mahfud MD yang menghormati HAM dan siap menegakkan keadilan untuk para korban HAM.
