KPU dan Bawaslu Beda Pendapat Soal Surat Suara Tersebar Dini di Taipei
Dua lembaga penyelenggara pemilu yaitu Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum berselisih pendapat mengenai surat suara yang sudah terlanjur tersebar lebih awal di Taipei, Taiwan. Kedua lembaga memiliki kesimpulan berbeda atas adanya laporan 31.276 surat suara yang beredar di Taipei.
Menyikapi adanya temuan surat suara, Bawaslu berkesimpulan adanya dugaan pelanggaran administrasi oleh Petugas Pemungutan Luar Negeri (PPLN) di Taipei. Bawaslu menilai surat suara yang terlalu dini tersebut tidak bisa diklaim sebagai surat suara rusak seperti yang sebelumnya disampaikan KPU.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan akan ada persoalan lanjutan bisa persoalan surat suara di Taipei dimasukkan sebagai suara suara rusak. Ia menyebut tidak perlu adanya penggantian terhadap surat suara yang sudah dikirim.
Pendapat serupa juga disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Puadi. Ia menjelaskan merujuk PKPU 25 Tahun 2023 pengiriman surat suara dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) kepada pemilih dengan metode pos seharusnya baru akan berlangsung pada tanggal 2 sampai 11 Januari 2024.
Pengiriman baru diperbolehkan setelah 30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, yakni 14 Februari 2024. “Jadi, dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) pos dan atau PPLN Taipei,” ujar Puadi di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (28/12).
Menurut Puadi tidak ada kriteria yang menunjukkan surat suara di Taipei itu rusak akibat kesalahan prosedur pengiriman. Puadi mengatakan dalam Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2023 pada halaman 19 tidak ada poin yang menyebutkan salah prosedur dalam pengiriman sebagai salah satu indikator untuk menyatakan surat suara rusak.
“Dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi KPU untuk menyatakan sejumlah 31.276 surat suara yang telah dikirim melalui pos oleh PPLN Taipei kepada pemilih sebagai surat suara rusak,” ujar Puadi.
KPU Siapkan Surat Suara Pengganti
Sebelumnya, KPU baru mengklarifikasi ke PPLN di Taipei terkait kesalahan pengiriman surat suara setelah viral atau heboh di media sosial. Ketua KPU Hasyim Asyari mengungkapkan KPU telah mengambil empat tindakan atas kesalahan ini.
“Kan sudah kami sampaikan, yang surat suara pengganti dan yang belum dikirim akan dikasih kode khusus untuk tidak membingungkan,” kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).
Menurutnya, KPU lah yang memahami situasi terkait surat suara di Taipei tersebut. Sehingga, tak mengamini saran dari Bawaslu. Karena itu sejumlah langkah dilakukan untuk mengatasi situasi yang terjadi,
Pertama, surat suara yang telah dikirim ke pemilih di Taiwan itu dinyatakan masuk ke kategori rusak dan tidak diperhitungkan. Kedua, KPU akan mengirim surat suara pengganti ke PPLN di Taipei sesuai jumlah yang telah dikirim ke pemilih sebelum 2 Januari 2024.
Ketiga, surat suara yang belum sempat dikirim akan dikirim sesuai jadwal yang telah diatur yaitu 2 – 11 Januari 2024. Keempat, surat suara yang rusak akan ditandai apabila dikembalikan ke PPLN. Pada saat yang sama, surat suara pengganti dan surat suara yang belum dikirim juga akan diberi tanda untuk membedakan dengan surat suara yang sudah dikirim.
Adapun sebagai sesama institusi penyelenggara pemilu, berdasarkan UU Pemilu, KPU harus menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu. Kendati demikian, Hasyim tak ambil pusing.
Hal senada disampaikan anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos. Ia mengatakan KPU sudah punya langkah mitigasi untuk menerbitkan surat suara baru dan akan mengumumkan mana yang dihitung dan mana yang tidak. Ia juga memastikan akan mendalami dugaan pelanggaran yang dilakukan Petugas Pemungutan Luar Negeri (PPLN) Taipei.
