PPP Pecat Kader Partai yang Dukung Prabowo-Gibran
Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono mengatakan tak segan untuk memecat kader partai yang membelot dengan memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subinto-Gibran Rakabuming Raka. Tindakan ini merupakan respons atas deklarasi dukungan yang dilakukan sejumlah kader partai berlambang Kabah tersebut kepada pasangan Prabowo Gibran.
Deklarasi dukungan para kader yang menyebut dirinya sebagai Pejuang PPP itu dikomandoi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP Witjaksono. Dalam deklarasi yang digelar Kamis (28/12), Witjaksono mengklaim deklarasi tersebut merupakan suara dari 'bawah' dan sudah dikomunikasikan kepada Plt. Ketua Umum PPP Mardiono.
Menurut Mardiono, deklarasi dukungan terhadap pasangan calon lain, selain Ganjar Pranowo-Mahfud MD, merupakan bentuk pelanggaran berat. "Itu melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) partai," kata dia dikutip dari Antara, Senin (1/1).
Ia mengatakan telah meminta Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi untuk mencabut kartu keanggotaan kader yang membangkang tersebut. "Untuk yang namanya dicatut akan kita lakukan tabayyun," kata dia.
Pencabutan kartu keanggotaan tersebut juga dilakukan atas Witjaksono. Ia mengatakan Witjaksono sebagai anggota baru yang belum genap setahun bergabung dengan PPP sehingga tak mengenal organisasi PPP secara mendalam.
Deklarasi Pejuang PPP untuk mendukung pasangan calon 02 Prabowo-Gibran itu menyisakan polemik lain berupa pencatutan nama.
Salah satu kader yang merasa namanya dicatut adalah Majelis Kehormatan DPP PPP Emron Pangkapi. "PPP sejak awal ingin menjadikan pemerintah Indonesia ke depan nasional religius. Insya-Allah dalam 45 hari ke depan, seluruh jajaran akan bekerja keras mendapatkan kemenangan, khusus keluarga besar PPP yang utuh dalam jajaran partai bersama Pak Ganjar dan Pak Mahfud," kata Emron.
Sebelum pemecatan dilakukan, Ganjar Pranowo pernah menyinggung soal deklarasi dukungan kader PPP terhadap lawannya. Ia mengatakan hal itu terjadi karena partai kurang tegas dalam mengendalikan dan mendisiplinkan anggotanya. "Ketika partai tidak tegas betul mengendalikan anggotanya, maka split dukungan akan terjadi dengan model seperti itu," kata dia, Jumat (29/12), sehari setelah deklarasi dinyatakan.
