Prabowo Janji Jaga Kebebasan Pers: Meski Kadang Sakit Hati Bacanya
Calon Presiden Prabowo Subianto berbicara soal keberadaan pers sebagai tolok ukur kemajuan demokrasi sebuah negara. Pers dinilai sebagai instrumen kontrol kinerja pemerintah.
"Sering dikatakan suatu negara yang persnya kuat, tidak ada kelaparan. Itu salah satu. Karena begitu ada kelaparan, semua tahu," kata Prabowo saat mengisi dialog capres di di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Gedung Dewan Pers Jakarta pada Kamis (4/1).
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengakui bahwa keberadaan pers membuat diri dan partainya berkembang saat ini. Prabowo mengatakan dampaknya, dirinya bisa menjadi calon presiden.
"Saya tidak mungkin di sini tanpa pers yang bebas. Saya, partai saya, bisa berkembang karena ada kebebasan pers," ujar Prabowo.
Prabowo menyanjung keberadaan pers dapat menjadi sinyal pemerintah untuk menangkap persoalan di masyarakat. Ia bahkan juga meminta pers tetap bekerja untuk mengkritik dengan keras.
"Kadang sakit hati kita baca. Tapi itu juga mengendalikan kita," kata Prabowo.
Selain memuji peran pers, Prabowo juga menyampaikan sejumlah pandangan mengenai proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hingga program unggulannya bersama Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa program lainnya adalah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi kepada anak balita dan ibu hamil apabila dirinya ditetapkan menjadi presiden.
Dia mendorong masyarakat untuk optimistis dalam melihat pembangunan mega proyek IKN Nusantara di Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Prabowo meyakini Indonesia mempu menyelesaikan proyek tersebut meski membutuhkan investasi jumbo senilai Rp 466 triliun.
"Kita jangan termakan narasi bahwa Indonesia negara miskin, negara tidak mampu, pimpinan Indonesia korup semua. Itu adalah sikap inferior," ujar Prabowo.
Dia menilai Indonesia punya modal kuat untuk menyelesaikan proyek IKN. Prabowo menghitung pembangunan proyek IKN dapat rampung dalam waktu 15-20 tahun dengan catatan alokasi anggaran US$ 1,5 miliar atau sekira Rp 23,2 triliun per tahun.
"Sekarang anggaran untuk infrastruktur saja sudah mendekati Rp 300 triliun dalam APBN sekarang. Apakah IKN bukan infrastruktur?" ujar Prabowo.