PERS - Berita Pers Indonesia Hari Ini - Kabar Pers Terkini

Konsorsium Jurnalisme Aman (JA) menilai gugatan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo Inti Media Tbk merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers dan ruang demokrasi di Indonesia.

Dewan Pers terus mengawal isu pencabutan ID Pers Istana milik jurnalis Diana Valencia dari CNN Indonesia, menegaskan pentingnya kemerdekaan pers dan profesionalisme dalam jurnalistik.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Mustafa Layong menilai gugatan perdata Rp 200 miliar yang diajukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman terhadap Tempo sebagai mengada-ada.

Di tengah gejala sentralisasi kekuasaan dan tidak adanya kekuatan oposisi di parlemen, kehadiran media yang independen penting untuk menjadi penyeimbang.

Jika kebebasan pers terus melemah, maka demokrasi di Indonesia hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi

Polri klaim surat kepolisian bagi jurnalis asing tidak wajib, ditujukan untuk perlindungan di area konflik tanpa mengganggu kebebasan pers, meski AJI kecam sebagai pembatasan.

Polri menerapkan peraturan yang mengharuskan jurnalis asing di Indonesia memiliki surat keterangan kepolisian, mengundang kritik terhadap pembatasan kebebasan pers.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespons kiriman kepala babi yang diterima redaksi Tempo pada Rabu (19/3), Menurut Hasan, kiriman tersebut bukanlah bentuk ancaman kebebasan pers.

Dewan Pers menolak RUU penyiaran karena mengancam kebebasan pers di Indonesia.

Penjelasan Kominfo bahwa Perpres Publisher Rights bukan untuk membungkam kebebasan pers.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa rancangan perpres tentang publisher rights akan segera diterbitkan.

Prabowo menilai pers sebagai instrumen kontrol kinerja pemerintah.

Wakil Ketua Bidang Daerah PWI Akhmad Munir menegaskan komitmen untuk menghadirkan komunitas pers yang berwibawa bila terpilih menjadi Ketua Umum PWI Pusat periode 2023-2028.

Kominfo juga meminta influencer dan pembuat konten tak khawatir dengan Perpres Publisher Rights.

Sebanyak 29 pemimpin media dari berbagai wilayah di Indonesia menandatangani komitmen bersama mengadopsi trustworthy news indicators.